Polisi Anti Huru Hara Hong Kong Amankan Bandara

HONG KONG - Polisi anti huru hara Hong Kong telah bersiap di stasiun kereta api utama yang melayani rute bandara, Minggu (22/9/2019). Mereka mencoba untuk mencegah aksi protes anti pemerintah yang menargetkan bandara setelah terjadi malam sebelumnya terlibat bentrokan dengan demonstran.

Demonstran anti pemerintah sebelumnya telah menargetkan bandara. Mereka menduduki terminal kedatangan, memblokade jalan dan melakukan aksi bakar-bakaran di jalanan serta menghancurkan stasiun kereta bawah tanahnya.

Pihak otoritas bandara mengatakan kereta Airport Express hanya bisa dinaiki penumpang dari pusat kota Hong Kong, bukan di semenanjung Kowloon. Selain itu hanya orang yang memegang tiket penerbangan yang diizinkan memasuki terminal.

"Ada seruan online untuk menggunakan boarding pass palsu, tiket pesawat palsu atau informasi pemesanan penerbangan palsu untuk memasuki gedung terminal. Otoritas Bandara mengingatkan bahwa perilaku seperti itu bisa sama dengan pemalsuan atau penggunaan instrumen palsu," kata otoritas bandara Hong Kong dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Reuters.

Seorang wisatawan, seorang pensiunan berusia 73 tahun dari Kanada, mengatakan dia tidak punya masalah dengan aksi protes jika mereka sah dan berjalan damai.

“Mereka hanya berusaha menyuarakan tuntutan mereka. Sebagai penduduk yang beradab, saya pikir tuntutan ini sah,” kata lelaki itu, yang meminta untuk diidentifikasi hanya sebagai Chow, kepada Reuters.

Pelancong asal Australia Jody Paul (55), yang menghabiskan satu minggu berlibur di bekas koloni Inggris ini, mengatakan aksi protes tidak memengaruhi perjalanannya.

"Itu indah - kami tidak melihat salah satu pemrotes atau tindakan apa pun. Saya berharap untuk melihat sekilas," ujarnya.

Ratusan pengunjuk rasa, tua dan muda, berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di kota New Territories, Sha Tin. meneriakkan: "Orang-orang Hong Kong, tambahkan minyak", diterjemahkan secara bebas sebagai "tetap semangat."

Aksi protes yang telah berlangsung selama tiga bulan di Hong Kong dipicu oleh rencana pemerintah kota itu untuk membahas rancangan undang-undang ekstradisi. Sejak itu, tuntutan meluas menjadi seruan untuk hak pilih universal.