Dubes 50 Negara Termasuk Negara Islam Dukung China soal Kamp Xinjiang

JENEWA - Para duta besar (dubes) dari 50 negara yang bertugas untuk Kantor PBB di Jenewa (UNOG) mendukung China terkait kebijakannya di Xinjiang termasuk penempatan minoritas Muslim Uighur di sejumlah kamp. Puluhan dubes pendukung Beijing itu termasuk dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Mereka menandatangani surat bersama yang ditujukan kepada Presiden Dewan HAM dan Komisaris Tinggi HAM PBB soal dukungan tersebut.

Sebelumnya pada 12 Juli, sejumlah duta besar di Jenewa mengirim surat bersama untuk menunjukkan dukungan mereka kepada China. Pada Jumat (27/7/2019) malam, jumlah dukungan lebih banyak bermunculan.

Misi China untuk UNOG mengungkapkan dukungan terbaru itu. Namun, dia tidak merinci detail 50 negara pendukung tersebut

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan, misi atau duta China mengatakan bahwa beberapa negara lain juga telah menyatakan dukungan mereka dalam surat atau pernyataan pers secara terpisah.

Mengitip Sputniknews pada Sabtu (3/8/2019), dalam surat bersama, 50 dubes itu memuji China atas kemajuan ekonomi serta sosialnya, langkah-langkah kontraterorisme dan deradikalisasi yang efektif, dan jaminan kuat akan HAM.

Mereka menghargai peluang yang diberikan oleh China untuk utusan diplomatik, pejabat organisasi internasional, dan profesional media untuk mengunjungi Xinjiang, dan menunjukkan kontras antara Xinjiang di mata mereka yang telah berkunjung dengan yang digambarkan oleh beberapa media Barat. Selama ini sejumlah media Barat menggambarkan kamp-kamp di Xinjiang adalah kamp tahanan untuk sekitar 1 juta warga minoritas Muslim Uighur dan minoritas Muslim lainnya.

Para duta besar itu juga mendesak sekelompok negara tertentu untuk berhenti menggunakan informasi yang tidak didukung fakta untuk melakukan tuduhan yang tidak berdasar terhadap China.

"Saya terkejut bahwa beberapa orang menyebut pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pendidikan ini atau kamp-kamp pengasingan," kata Vadim Pisarevich, wakil tetap Belarus untuk UNOG, kepada Xinhua.

"(Kam-kamp) mereka tidak seperti itu. (Kamp-kamp) mereka terlihat seperti fasilitas pendidikan biasa dan bahkan saya mengatakan bahwa (kamp-kamp) mereka lebih dari ini karena memberikan pelatihan keterampilan hidup kepada para siswa," kata Pisarevich.

"Itu adalah lembaga yang sangat berguna untuk mengatasi masalah terorisme, ekstremisme, dan separatisme," katanya.

"Terorisme dan ekstremisme adalah tantangan yang sulit dipecahkan di seluruh dunia. Dalam menghadapi ancamannya, Daerah Otonomi Uighur Xinjiang menanggapi dengan sejumlah langkah hukum, termasuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan, untuk mencegah dan memerangi terorisme dan ekstremisme," kata Duta China untuk UNOG dalam pernyataan.

"Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan keadilan tidak bisa dibayangi. Keragaman besar negara menandatangani surat—dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa, terutama OKI —memperjelas bahwa komunitas internasional telah menarik kesimpulan yang adil tentang pencapaian HAM Xinjiang dan hasil kontraterorisme dan deradikalisasi," lanjut pernyataan itu.

"Mereka yang berusaha menggunakan hak asasi manusia sebagai alasan untuk memfitnah dan menekan China hanya menipu diri mereka sendiri," sambung pernyataan tersebut.

"Kami menentang segala upaya untuk menggunakan isu-isu hak asasi manusia sebagai penutup untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri suatu negara. Kami mendesak mereka yang melakukan hal itu untuk mengubah arah, menahan diri dari politisasi dan standar ganda, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain di bawah dalih hak asasi manusia."

Pada konferensi pers pada hari Jumat, Duta Besar China untuk UNOG Chen Xu juga menegur beberapa negara Barat karena memfitnah China atas Xinjiang. Dia mengatakan bahwa China tidak menerima tuduhan yang tidak berdasar.

Jamshed Khamidov, kepala misi Tajikistan di Jenewa, mengatakan pemerintahnya menentang setiap upaya untuk menggunakan Dewan HAM PBB untuk tujuan politik tertentu, dan upaya harus dilakukan untuk menghindari politisasi dari Dewan HAM.

"Kami tahu situasi di wilayah Xinjiang. Kami tahu seberapa banyak yang dilakukan pemerintah China...dan tindakan apa yang diterapkan di wilayah ini untuk mendukung perdamaian, keamanan, dan pembangunannya," katanya.

Dalam kunjungan ke pelatihan kejuruan dan pusat-pusat pendidikan di Urumqi dan Kashi Xinjiang, kepala misi Republik Demokratik Kongo di Jenewa; Zenon Mukongo Ngay, mengatakan bahwa ia terkesan dengan "tingkat perkembangan" di Xinjiang dan bagaimana orang-orang di pusat-pusat pelatihan tersebut karena menerima pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan.