Dukung Aksi Anti UU Ekstradisi, Emak-emak Hong Kong Turun ke Jalan

HONG KONG - Ribuan emak-emak Hong Kong turun ke jalan pada hari Jumat untuk mendukung aksi protes anti undang-undang ekstradisi yang dilakukan mahasiswa. Dalam beberapa minggu terakhir, Hong Kong dilanda aksi demonstrasi RUU yang memungkinkan warga wilayah itu dikirim ke daratan China untuk diadili.

“Kaum muda telah melakukan banyak hal untuk kami. Setidaknya kita harus menentang sesekali untuk mereka. Saya sangat menderita untuk mereka. Meskipun mereka tampak sedikit kejam ... mereka tidak menyakiti siapa pun," kata Carina Wan (40) seorang guru sekolah dasar yang ikut dalam aksi tersebut.

“Yang melukai kita adalah pemerintah. Jika mereka tidak membebaskan anak-anak muda, kami akan terus menentang," imbuhnya seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (6/7/2019).

Pihak penyelenggara aksi memperkirakan bahwa 8.000 emak-emak telah bergabung dalam aksi, sementara polisi menyebutkan jumlah mereka 1.300.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, telah meminta untuk bertemu dengan para siswa di kota yang dikuasai China itu saat dia berusaha menangkis tekanan setelah sebulan aksi protes atas usulan undang-undang yang telah menjerumuskan kota itu ke dalam kekacauan.

Para pengunjuk rasa menyerbu legislatif Hong Kong pada hari Senin, dalam peringatan ke-22 kembalinya bekas koloni Inggris itu ke China. Aksi ini mengikuti demonstrasi massal bulan lalu terhadap RUU ekstradisi yang digagas Lam.

Lam, yang didukung Beijing, sendiri telah menangguhkan RUU itu tetapi para pemrotes menuntut penarikan penuh.

"Lam baru-baru ini mulai mengundang anak-anak muda dari berbagai latar belakang untuk sebuah pertemuan, termasuk mahasiswa dan anak muda yang telah berpartisipasi dalam protes baru-baru ini," kata seorang juru bicara Lam dalam sebuah pernyataan melalui email pada hari Kamis lalu.

Serikat mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong (HKUST), salah satu dari delapan lembaga pendidikan tinggi utama, menolak tawaran itu dengan mengatakan Lam meminta melakukan pertemuan tertutup.

"Dialog harus terbuka bagi semua warga Hong Kong untuk berpartisipasi, dan memungkinkan semua orang memiliki hak untuk berbicara," kata serikat mahasiswa itu dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di Facebook.

Juru bicara Lam mengatakan pertemuan itu akan diadakan dalam skala kecil dan cara tertutup untuk memastikan pertukaran pandangan yang mendalam dan jujur.

Seorang pemimpin Serikat Mahasiswa Universitas Hong Kong, Jordan Pang, mengatakan dia hanya akan setuju jika pemerintah berjanji untuk tidak menginvestigasi pengunjuk rasa yang terlibat dalam aksi protes.

"Kami tidak mengerti mengapa dia tidak secara terbuka menanggapi tuntutan orang-orang tetapi lebih suka melakukannya melalui pertemuan tertutup," ujar Pang.

"Kami ingin bertanya apakah pemerintah dengan tulus ingin berkomunikasi dengan anak-anak muda atau apakah itu hanya pertunjukan PR politik lain," imbuhnya.

Mahasiswa di Universitas China Hong Kong, salah satu dari delapan lembaga pendidikan tinggi di kota itu, juga diundang untuk bertemu Lam tetapi belum memutuskan bagaimana merespons, kata sumber di serikat mahasiswa di sana.

Asosiasi Pengacara Hong Kong (HKBA) memperbaharui seruan bagi pemerintah untuk mengadakan penyelidikan independen guna memeriksa peristiwa pada 12 Juni, ketika polisi menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada para pengunjuk rasa, dan juga pada hari Senin ketika demonstran menyerbu badan legislatif.

"HKBA menyerukan kepada pemerintah untuk merespons dengan cara yang tulus terhadap tuntutan masyarakat yang disuarakan dengan penuh semangat selama beberapa minggu terakhir," bunyi seruan itu.

"Penolakan untuk terlibat dengan publik atas isu-isu penting dan mendesak bertentangan dengan aturan hukum," pernyataan itu menambahkan.

Hong Kong kembali ke China di bawah formula "satu negara, dua sistem" yang memungkinkan kebebasan yang tidak dinikmati di daratan China, termasuk kebebasan untuk memprotes dan peradilan independen yang sangat dihargai.

Para mahasiswa telah menggaungkan seruan oposisi dalam beberapa pekan terakhir untuk mencabut RUU ekstradisi, meminta Lam untuk mundur dan melakukan penyelidikan atas pengaduan kebrutalan polisi.

Mereka juga menyerukan Lam untuk berhenti melabeli pengunjuk rasa "perusuh" dan memperkenalkan hak pilih universal yang benar.