Tolak Kesepakatan Brexit, Satu Lagi Menteri Inggris Mundur

Sabtu, 01 Desember 2018 - 08:38 WIB
Tolak Kesepakatan Brexit, Satu Lagi Menteri Inggris Mundur
Tolak Kesepakatan Brexit, Satu Lagi Menteri Inggris Mundur
A A A
LONDON - Satu lagi menteri Inggris mengundurkan diri dari kabinet karena menolak kesepakatan Brexit. Sam Gyimah yang menjabat sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan dan Universitas mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Theresa May.

Gyimah mengatakan bahwa kesepakatan May berarti Inggris akan menyerahkan suara dan hak vetonya. Ia juga mengkritik May dengan mengatakan seharusnya tidak mengesampingkan prospek referendum kedua.

"Sudah menjadi semakin jelas bagi saya bahwa kesepakatan yang diusulkan tidak dalam kepentingan nasional Inggris, dan memilih kesepakatan ini adalah buat mengatur diri sendiri untuk kegagalan," tulis Gyimah dalam pernyataan pengunduran diri yang diterbitkan oleh surat kabar Daily Telegraph.

"Kami akan kalah, tidak mengendalikan takdir nasional kami," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (1/12/2018).

Gyimah memuji keberanian dan tekad May, yang berada di Buenos Aires menghadiri KTT Kelompok 20.

Sebelumnya, May mengakui bahwa Inggris tidak akan menggunakan proyek ruang angkasa Galileo Uni Eropa untuk pertahanan dan infrastruktur nasional yang kritis, menyusul perselisihan atas masa depan pasca Brexit yang menyaingi rencana Sistem Pemosisian Global AS.

"Galileo hanyalah awal dari apa yang akan datang di bawah kesepakatan Brexit pemerintah," tukas Gyimah dalam pernyataannya.

Gyimah adalah menteri tingkat junior yang berkampanye dalam pemungutan suara 2016 untuk menjaga Inggris di Uni Eropa. Ia menjadi menteri keenam yang mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas usulan Brexit yang diajukan oleh Uni Eropa.

Pengunduran dirinya merupakan pukulan lebih lanjut untuk May, yang mencoba untuk membujuk anggota parlemennya sendiri agar menyetujui kesepakatan yang dia lakukan dengan Brussels pada hari Minggu lalu.

May menghadapi kritik dari semua pihak termasuk partai Irlandia Utara yang menopang pemerintahannya, menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa dalam waktu empat bulan.
(ian)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.7878 seconds (0.1#10.140)
pixels