Rusia Mulai Pengiriman Sistem Rudal S-300 ke Suriah
Sabtu, 29 September 2018 - 05:44 WIB
Rusia Mulai Pengiriman Sistem Rudal S-300 ke Suriah
A
A
A
NEW YORK - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov mengatakan, Moskow telah mulai mengirimkan sistem rudal permukaan ke udara S-300 ke Suriah. Ia juga memperingatkan kekuatan Barat yang mencoba untuk melemahkan upaya-upaya yang dipimpin PBB guna mengakhiri konflik selama tujuh tahun di negara itu.
Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan bahwa sistem pertahanan rudal S-300 akan dikirimkan kepada pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam dua minggu meskipun ada keberatan kuat dari Israel dan Amerika Serikat. Seminggu sebelumnya, Moskow menuduh Israel secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya jet militer Rusia di Suriah.
"Pengiriman sudah dimulai dan sebagai Presiden (Vladimir) Putin mengatakan, setelah insiden itu ... langkah-langkah yang akan kami ambil akan dikhususkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan 100 persen dari orang-orang kami," ujar Lavrov pada konferensi pers di PBB seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (29/9/2018).
Rusia, bersama dengan Iran, telah membantu Assad memulihkan sejumlah besar wilayah yang hilang di Suriah tanpa membujuknya untuk menyetujui setiap reformasi politik. Rusia juga telah mendorong pembicaraannya sendiri dengan Iran dan Turki, yang dikenal sebagai proses Astana, karena negosiasi damai yang dipimpin oleh PBB telah macet.
Beberapa diplomat mengatakan insiden Israel dan kesepakatan Turki untuk menangguhkan serangan di Idlib kubu yang terakhir dikuasai pemberontak dapat memberikan jendela untuk mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang mencakup mengakhiri konflik di Suriah.
Dewan Keamanan PBB, yang mencakup Rusia dan Amerika Serikat, telah mengamanatkan utusan PBB, Staffan de Mistura untuk mendapatkan kesepakatan tentang konstitusi baru, pemilihan baru dan reformasi pemerintahan Suriah.
Tugas pertama De Mistura adalah pembentukan komite konstitusi untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Dia telah mengatakan dia akan memilih sekitar 50 orang, termasuk pendukung pemerintah, oposisi dan independen guna berpartisipasi, tetapi sejauh ini pemerintah Suriah telah menolak gagasan itu.
Pertemuan di New York pada hari Kamis, menteri luar negeri dari Amerika Serikat, Mesir, Prancis, Jerman, Yordania, Inggris dan Arab Saudi meminta de Mistura untuk mengadakan komite konstitusi dan melaporkan kembali pada kemajuan pada akhir Oktober.
Lavrov menuduh kelompok tersebut berusaha merusak upaya Astana dan menekan de Mistura sehingga mereka bisa memaksakan resolusi konflik mereka sendiri. Lavrov menggambarkannya sebagai "kesalahan besar."
"(Kelompok) ini bertujuan untuk merusak semua yang dilakukan pada proses Astana dan bukan fakta bahwa (warga) Suriah yang memutuskan negara mana yang akan mereka tinggali tetapi arsitektur yang disepakati oleh kekuatan asing," cetus Lavrov.
Awal pekan ini, Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu mengatakan bahwa sistem pertahanan rudal S-300 akan dikirimkan kepada pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam dua minggu meskipun ada keberatan kuat dari Israel dan Amerika Serikat. Seminggu sebelumnya, Moskow menuduh Israel secara tidak langsung menyebabkan jatuhnya jet militer Rusia di Suriah.
"Pengiriman sudah dimulai dan sebagai Presiden (Vladimir) Putin mengatakan, setelah insiden itu ... langkah-langkah yang akan kami ambil akan dikhususkan untuk memastikan keamanan dan keselamatan 100 persen dari orang-orang kami," ujar Lavrov pada konferensi pers di PBB seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (29/9/2018).
Rusia, bersama dengan Iran, telah membantu Assad memulihkan sejumlah besar wilayah yang hilang di Suriah tanpa membujuknya untuk menyetujui setiap reformasi politik. Rusia juga telah mendorong pembicaraannya sendiri dengan Iran dan Turki, yang dikenal sebagai proses Astana, karena negosiasi damai yang dipimpin oleh PBB telah macet.
Beberapa diplomat mengatakan insiden Israel dan kesepakatan Turki untuk menangguhkan serangan di Idlib kubu yang terakhir dikuasai pemberontak dapat memberikan jendela untuk mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB 2254 yang mencakup mengakhiri konflik di Suriah.
Dewan Keamanan PBB, yang mencakup Rusia dan Amerika Serikat, telah mengamanatkan utusan PBB, Staffan de Mistura untuk mendapatkan kesepakatan tentang konstitusi baru, pemilihan baru dan reformasi pemerintahan Suriah.
Tugas pertama De Mistura adalah pembentukan komite konstitusi untuk memutuskan siapa yang akan dipilih. Dia telah mengatakan dia akan memilih sekitar 50 orang, termasuk pendukung pemerintah, oposisi dan independen guna berpartisipasi, tetapi sejauh ini pemerintah Suriah telah menolak gagasan itu.
Pertemuan di New York pada hari Kamis, menteri luar negeri dari Amerika Serikat, Mesir, Prancis, Jerman, Yordania, Inggris dan Arab Saudi meminta de Mistura untuk mengadakan komite konstitusi dan melaporkan kembali pada kemajuan pada akhir Oktober.
Lavrov menuduh kelompok tersebut berusaha merusak upaya Astana dan menekan de Mistura sehingga mereka bisa memaksakan resolusi konflik mereka sendiri. Lavrov menggambarkannya sebagai "kesalahan besar."
"(Kelompok) ini bertujuan untuk merusak semua yang dilakukan pada proses Astana dan bukan fakta bahwa (warga) Suriah yang memutuskan negara mana yang akan mereka tinggali tetapi arsitektur yang disepakati oleh kekuatan asing," cetus Lavrov.
(ian)
