Emir Kuwait Bubarkan Parlemen, Alasannya Demi Wujudkan Pemerintahan Bersih

KUWAIT - Emir Kuwait telah membubarkan parlemen dan mengambil alih sebagian tugasnya, media pemerintah melaporkan, beberapa minggu setelah negara Teluk itu mengadakan pemilu.

Emir Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah dan kabinet yang ditunjuk kerajaan akan mengambil alih sebagian kekuasaan dari Majelis Nasional yang beranggotakan 50 orang.

Dia juga menangguhkan beberapa pasal yang tidak ditentukan dalam konstitusi untuk “jangka waktu tidak lebih dari empat tahun”, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

“Suasana tidak sehat yang dialami Kuwait pada tahun-tahun sebelumnya telah mendorong penyebaran korupsi hingga mencapai sebagian besar fasilitas negara, dan sayangnya korupsi telah mencapai lembaga-lembaga keamanan dan ekonomi,” kata penguasa berusia 83 tahun itu. Dia menambahkan bahwa hal ini bahkan berdampak pada sistem keuangan negara dan sistem keadilan".

“Kami menghadapi kesulitan dan hambatan yang tidak dapat ditoleransi,” ujarnya.



Pemilu pada bulan April adalah pemilu pertama yang diadakan di bawah kepemimpinan Syekh Mishal, yang berkuasa pada bulan Desember lalu setelah kematian saudara tirinya dan pendahulunya, Syeikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

Perselisihan yang berulang antara Majelis Nasional dan kabinet telah memicu pembubaran parlemen, membatasi investasi dan reformasi yang bertujuan mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak.

Parlemen akan bertemu untuk pertama kalinya pada hari Senin, namun beberapa politisi menolak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Emir mengatakan kegagalan membentuk pemerintahan adalah akibat dari “perintah dan ketentuan beberapa” legislator.

“Kuwait telah melalui masa-masa sulit akhir-akhir ini… sehingga tidak ada ruang untuk keraguan atau penundaan dalam mengambil keputusan sulit untuk menyelamatkan negara dan mengamankan kepentingan tertingginya,” kata Sheikh Mishal.