PBB Cemas Nasib Kesepakatan Nuklir Iran di Ujung Tanduk
Kamis, 28 Juni 2018 - 11:24 WIB
PBB Cemas Nasib Kesepakatan Nuklir Iran di Ujung Tanduk
A
A
A
NEW YORK - Tiga tahun setelah dengan dukungan suara bulan oleh Dewan Keamanan, kesepakatan nuklir Iran kini dipersimpangan jalan. Hal itu dikatakan oleh Rosemary DiCarlo, wakil sekretaris jenderal PBB untuk urusan politik.
"Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang dicapai antara Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Iran pada Juli 2015 untuk memastikan program nuklir Iran akan secara eksklusif damai, ada di persimpangan jalan setelah keputusan Washington untuk mundur dari perjanjian," kata DiCarlo seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (28/6/2018).
Berpidato di Dewan Keamanan dalam laporan kelima Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang implementasi resolusi PBB yang mendukung JCPOA, DiCarlo mengatakan sejak perjanjian itu mulai berlaku pada 16 Januari 2016, Badan Energi Atom Internasional telah secara konsisten melaporkan bahwa Iran mematuhi komitmennya.
Dia mengulangi penyesalan sekretaris jenderal pada pengumuman AS serta seruannya kepada Iran untuk secara hati-hati mempertimbangkan kekhawatiran negara-negara anggota tentang kegiatan yang diduga bertentangan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam resolusi.
DiCarlo mengatakan sekretariat telah menerima informasi dari dua negara anggota yang tidak teridentifikasi mengenai pasokan, penjualan, transfer atau ekspor ke Iran barang-barang penggunaan yang mungkin bertentangan dengan resolusi.
Laporan itu juga memasukkan informasi dari Israel dan Iran mengenai dua peluncuran misil Iran pada Januari 2018, penilaian PBB baru-baru ini terhadap rudal balistik Iran yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi Yaman ke Arab Saudi, dan informasi dari Israel mengenai kemungkinan kehadiran pesawat tak berawak Iran di Suriah, dilaporkan jatuh setelah memasuki wilayah udara Israel pada bulan Februari.
Dalam debat berikutnya, para delegasi membahas lampiran B resolusi, yang berisi ketentuan untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk implementasi penuh dari JCPOA.
Pada 8 Mei, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir internasional dan berjanji untuk menerapkan kembali sanksi, termasuk embargo minyak, terhadap, Teheran, memicu kecaman global.
"Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang dicapai antara Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Iran pada Juli 2015 untuk memastikan program nuklir Iran akan secara eksklusif damai, ada di persimpangan jalan setelah keputusan Washington untuk mundur dari perjanjian," kata DiCarlo seperti dikutip dari Xinhua, Kamis (28/6/2018).
Berpidato di Dewan Keamanan dalam laporan kelima Sekretaris Jenderal Antonio Guterres tentang implementasi resolusi PBB yang mendukung JCPOA, DiCarlo mengatakan sejak perjanjian itu mulai berlaku pada 16 Januari 2016, Badan Energi Atom Internasional telah secara konsisten melaporkan bahwa Iran mematuhi komitmennya.
Dia mengulangi penyesalan sekretaris jenderal pada pengumuman AS serta seruannya kepada Iran untuk secara hati-hati mempertimbangkan kekhawatiran negara-negara anggota tentang kegiatan yang diduga bertentangan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam resolusi.
DiCarlo mengatakan sekretariat telah menerima informasi dari dua negara anggota yang tidak teridentifikasi mengenai pasokan, penjualan, transfer atau ekspor ke Iran barang-barang penggunaan yang mungkin bertentangan dengan resolusi.
Laporan itu juga memasukkan informasi dari Israel dan Iran mengenai dua peluncuran misil Iran pada Januari 2018, penilaian PBB baru-baru ini terhadap rudal balistik Iran yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi Yaman ke Arab Saudi, dan informasi dari Israel mengenai kemungkinan kehadiran pesawat tak berawak Iran di Suriah, dilaporkan jatuh setelah memasuki wilayah udara Israel pada bulan Februari.
Dalam debat berikutnya, para delegasi membahas lampiran B resolusi, yang berisi ketentuan untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan suasana yang kondusif untuk implementasi penuh dari JCPOA.
Pada 8 Mei, Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian nuklir internasional dan berjanji untuk menerapkan kembali sanksi, termasuk embargo minyak, terhadap, Teheran, memicu kecaman global.
(ian)
