Amnesty International Kecam Penjualan Senjata ke Arab Saudi
Jum'at, 23 Maret 2018 - 15:41 WIB
Amnesty International Kecam Penjualan Senjata ke Arab Saudi
A
A
A
LONDON - Kelompok hak asasi manusia, Amnesty International (AI), mengatakan menjual senjata ke Arab Saudi memiliki dampak yang sangat buruk terhadap warga sipil Yaman. Amerika Serikat (AS) dan Inggris sepakat untuk menjual senjata mereka ke Arab Saudi, yang telah terlibat secara militer dalam perang saudara tiga tahun di Yaman.
"Pejualan senjata telah menjadi kerugian besar bagi warga sipil Yaman selama perang," kata AI seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (23/3/2018).
AI menambahkan bahwa semua faksi yang bertikau, termasuk pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran, telah melanggar hukum internasional.
Kelompok Houthi telah memerangi pemerintah yang diakui secara internasional dan bersekutu dengan koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi. Tak lama setelah Houthi menguasai Ibu Kota Yaman, Sanaa, koalisi pimpinan Saudi memulai kampanye pemboman udara terhadap pasukan pemberontak.
"Tiga tahun kemudian, konflik Yaman tidak menunjukkan tanda-tanda nyata mereda, dan semua pihak terus menimbulkan penderitaan yang mengerikan pada penduduk sipil," kata Lynn Maalouf, direktur riset Amnesty Timur Tengah.
"Sekolah dan rumah sakit terbaring dalam reruntuhan, ribuan orang kehilangan nyawa dan jutaan orang mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," sambungnya.
"Tetapi ini tidak menghalangi AS, Inggris dan negara-negara lain, termasuk Perancis, Spanyol dan Italia, dari melanjutkan transfer senjata bernilai miliaran dolar," Maalouf menambahkan.
"Serta kehidupan sipil yang menghancurkan, ini menjadi ejekan dari Perjanjian Perdagangan Senjata global," tukasnya.
Jet tempur F-15 dari Amerika Serikat dan Tornado Inggris adalah salah satu senjata paling mematikan di gudang senjata Arab Saudi.
Beberapa jam sebelum laporan AI dirilis, pemerintah Jerman menyetujui penjualan delapan kapal patroli ke Arab Saudi meskipun ada larangan ekspor yang disetujui sebelumnya karena keterlibatan negara itu dalam perang sipil Yaman.
Partai-partai koalisi di pemerintahan Jerman yang baru disepakati selama negosiasi mereka untuk tidak menjual senjata ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman. Tetapi klausul dalam perjanjian itu mengecualikan pembelian yang sudah disetujui. Penjualan kapal-kapal patroli itu jatuh di bawah klausa itu. Pemerintah Jerman sebelumnya terdiri dari partai yang sama dalam koalisi saat ini.
"Pejualan senjata telah menjadi kerugian besar bagi warga sipil Yaman selama perang," kata AI seperti dikutip dari Deutsche Welle, Jumat (23/3/2018).
AI menambahkan bahwa semua faksi yang bertikau, termasuk pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran, telah melanggar hukum internasional.
Kelompok Houthi telah memerangi pemerintah yang diakui secara internasional dan bersekutu dengan koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi. Tak lama setelah Houthi menguasai Ibu Kota Yaman, Sanaa, koalisi pimpinan Saudi memulai kampanye pemboman udara terhadap pasukan pemberontak.
"Tiga tahun kemudian, konflik Yaman tidak menunjukkan tanda-tanda nyata mereda, dan semua pihak terus menimbulkan penderitaan yang mengerikan pada penduduk sipil," kata Lynn Maalouf, direktur riset Amnesty Timur Tengah.
"Sekolah dan rumah sakit terbaring dalam reruntuhan, ribuan orang kehilangan nyawa dan jutaan orang mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan," sambungnya.
"Tetapi ini tidak menghalangi AS, Inggris dan negara-negara lain, termasuk Perancis, Spanyol dan Italia, dari melanjutkan transfer senjata bernilai miliaran dolar," Maalouf menambahkan.
"Serta kehidupan sipil yang menghancurkan, ini menjadi ejekan dari Perjanjian Perdagangan Senjata global," tukasnya.
Jet tempur F-15 dari Amerika Serikat dan Tornado Inggris adalah salah satu senjata paling mematikan di gudang senjata Arab Saudi.
Beberapa jam sebelum laporan AI dirilis, pemerintah Jerman menyetujui penjualan delapan kapal patroli ke Arab Saudi meskipun ada larangan ekspor yang disetujui sebelumnya karena keterlibatan negara itu dalam perang sipil Yaman.
Partai-partai koalisi di pemerintahan Jerman yang baru disepakati selama negosiasi mereka untuk tidak menjual senjata ke negara-negara yang terlibat dalam perang Yaman. Tetapi klausul dalam perjanjian itu mengecualikan pembelian yang sudah disetujui. Penjualan kapal-kapal patroli itu jatuh di bawah klausa itu. Pemerintah Jerman sebelumnya terdiri dari partai yang sama dalam koalisi saat ini.
(ian)
