Video Perlihatkan ISIS Gunakan Warga Mosul Jadi Perisai Manusia
Minggu, 23 April 2017 - 10:19 WIB
Video Perlihatkan ISIS Gunakan Warga Mosul Jadi Perisai Manusia
A
A
A
WASHINGTON - Pentagon merilis rekaman video drone yang menunjukkan ISIS secara paksa memindahkan penduduk sipil untuk digunakan sebagai tameng manusia. Sementara pasukan koalisi menahan diri untuk menyerang sejumlah target yang dikuasai ISIS.
Menurut Pusat Komando Amerika Serikat (AS), CENTCOM, video berdurasi 2,5 menit ini ringkasan rekaman pengawasan yang diambil pada tanggal 29 Maret. Periode itu adalah puncak perjuangan militer Irak untuk membebaskan bagian barat Mosul dari kelompok ekstrimis seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (23/4/2017).
Video itu memperlihatkan gerilyawan ISIS membangun posisi pertempuran dan menembaki pasukan keamanan Irak dari sebuah bangunan di mana kelompok perempuan dan anak-anak ditempatkan di sebuah halaman tertutup.
"Mitra Irak kami dan CJTF (Satuan Satgas Gabungan) telah melihat taktik ISIS dengan sengaja menempatkan warga sipil dalam bahaya," kata juru bicara Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa pasukan koalisi tidak menanggapinya dengan serangan udara terhadap posisi itu karena terbukti dari video menunjukkan keberadaan warga sipil.
Video tersebut dirilis di tengah kritik internasional terhadap koalisi pimpinan AS menyusul serangkaian serangan udara yang menyebabkan korban sipil berskala besar di Suriah dan Irak. Salah satunya adalah sebuah serangan 17 Maret yang menghantam sebuah gedung di Mosul barat dan membunuh hingga 200 orang yang tidak berafiliasi dengan ISIS, menurut media Irak.
Militan tersebut dilaporkan memaksa puluhan warga sipil masuk ke dalam struktur sementara pada saat bersamaan mencurangi bangunan tersebut dengan bahan peledak. Insiden tersebut sedang diselidiki.
Airwars, sebuah lembaga nirlaba yang melacak kematian warga sipil, mengatakan telah mencatat kenaikan korban yang dilaporkan mulai sekitar akhir 2016. Ini telah menghitung lebih dari 3.000 korban sipil yang diduga di Irak dan Suriah.
Laporan tentang meningkatnya korban sipil mendorong pendukung hak asasi manusia dan kritikus lainnya untuk mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump memiliki persyaratan santai yang mencegah kematian warga sipil.
Menurut Pusat Komando Amerika Serikat (AS), CENTCOM, video berdurasi 2,5 menit ini ringkasan rekaman pengawasan yang diambil pada tanggal 29 Maret. Periode itu adalah puncak perjuangan militer Irak untuk membebaskan bagian barat Mosul dari kelompok ekstrimis seperti dikutip dari Sputniknews, Minggu (23/4/2017).
Video itu memperlihatkan gerilyawan ISIS membangun posisi pertempuran dan menembaki pasukan keamanan Irak dari sebuah bangunan di mana kelompok perempuan dan anak-anak ditempatkan di sebuah halaman tertutup.
"Mitra Irak kami dan CJTF (Satuan Satgas Gabungan) telah melihat taktik ISIS dengan sengaja menempatkan warga sipil dalam bahaya," kata juru bicara Komando Pusat AS dalam sebuah pernyataan. Ia menambahkan bahwa pasukan koalisi tidak menanggapinya dengan serangan udara terhadap posisi itu karena terbukti dari video menunjukkan keberadaan warga sipil.
Video tersebut dirilis di tengah kritik internasional terhadap koalisi pimpinan AS menyusul serangkaian serangan udara yang menyebabkan korban sipil berskala besar di Suriah dan Irak. Salah satunya adalah sebuah serangan 17 Maret yang menghantam sebuah gedung di Mosul barat dan membunuh hingga 200 orang yang tidak berafiliasi dengan ISIS, menurut media Irak.
Militan tersebut dilaporkan memaksa puluhan warga sipil masuk ke dalam struktur sementara pada saat bersamaan mencurangi bangunan tersebut dengan bahan peledak. Insiden tersebut sedang diselidiki.
Airwars, sebuah lembaga nirlaba yang melacak kematian warga sipil, mengatakan telah mencatat kenaikan korban yang dilaporkan mulai sekitar akhir 2016. Ini telah menghitung lebih dari 3.000 korban sipil yang diduga di Irak dan Suriah.
Laporan tentang meningkatnya korban sipil mendorong pendukung hak asasi manusia dan kritikus lainnya untuk mempertanyakan apakah Presiden AS Donald Trump memiliki persyaratan santai yang mencegah kematian warga sipil.
(ian)
