Diminta RI via Australia agar Tak Usik Papua, Ini Reaksi Solomon
Sabtu, 05 November 2016 - 03:00 WIB
Diminta RI via Australia agar Tak Usik Papua, Ini Reaksi Solomon
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu telah mendesak Australia untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah negara-negara Kepulauan Pasifik, khususnya Solomon Island, untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Indonesia minta Solomon tidak mengusik masalah Papua.
Indonesia kesal setelah negara-negara Kepulauan Pasifik mengangkat masalah Papua Barat di sidang Majelis Umum PBB dengan isu pelanggaran HAM. Menteri Ryamizard juga memperingatkan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk tidak mengundang orang-orang Papua untuk bergabung dengan MSG (Melanesian Spearhead Group), organisasi internasional yang terdiri negara-negara di Melanesia.
Perdana Menteri Solomon Manasye Sogavare telah aktif dalam mendorong representasi daerah yang lebih besar bagi orang Papua. Namun, utusan khusus Solomon mengenai Papua Barat, Rex Horoi, mengatakan bahwa Solomon tidak akan menanggapi pernyataan dari media.
“Karena kenyataan bahwa kita belum menerima komunikasi formal (tentang masalah tersebut) baik dari Jakarta atau dari Canberra, mengapa kita harus merespons pada tahap ini? Oleh karena itu, kami tidak akan merespons sampai kami menerima komunikasi tersebut melalui saluran diplomatik,” katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, semalam (4/11/2016).
Menurutnya, negara-negara Kepulauan Pasifik mengangkat masalah Papua di forum global karena peduli pada nasib orang-orang Papua Barat.
“Kami berbicara secara kolektif terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat karena kami telah menerima informasi dari sumber terpercaya dan karena itu adalah keprihatinan kolektif dari masyarakat sipil, masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mengkonfirmasi masalah itu setelah membahas Papua Barat pekan lalu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu. Tapi, dia enggan mengungkap laporan bahwa Australia ditekan Indonesia untuk menegur negara-negara Kepulauan Pasifik yang sudah mengusik Papua.
Dr Stewart Firth dari Australian National University menyebut Indonesia sudah salah menafsirkan hubungan Australia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Australia, kata Firth, menghormati negara-negara Kepulauan Pasifik yang berdaulat.
Menurutnya, Australia memberikan bantuan kepada negara-negara Kepulauan Pasifik, namun bukan berarti dapat menentukan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut.
“Apa yang mengkhawatirkan (dari) orang Indonesia adalah cara di mana seluruh pertanyaan keanggotaan di MSG telah diasumsikan semacam nilai politik simbolis untuk aktivis kemerdekaan Papua Barat. Dan awal tahun ini kami melihat demonstrasi besar di sejumlah kota di Papua Barat, di mana orang-orang ditangkap dan sebagainya, karena mereka menunjukkan dukungan keanggotaan Papua Barat di MSG,” ujar Firth.
Sementara itu, Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat menyebut pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia sebagai hal aneh dan bentuk mundur dari diplomasi.
Indonesia kesal setelah negara-negara Kepulauan Pasifik mengangkat masalah Papua Barat di sidang Majelis Umum PBB dengan isu pelanggaran HAM. Menteri Ryamizard juga memperingatkan negara-negara Kepulauan Pasifik untuk tidak mengundang orang-orang Papua untuk bergabung dengan MSG (Melanesian Spearhead Group), organisasi internasional yang terdiri negara-negara di Melanesia.
Perdana Menteri Solomon Manasye Sogavare telah aktif dalam mendorong representasi daerah yang lebih besar bagi orang Papua. Namun, utusan khusus Solomon mengenai Papua Barat, Rex Horoi, mengatakan bahwa Solomon tidak akan menanggapi pernyataan dari media.
“Karena kenyataan bahwa kita belum menerima komunikasi formal (tentang masalah tersebut) baik dari Jakarta atau dari Canberra, mengapa kita harus merespons pada tahap ini? Oleh karena itu, kami tidak akan merespons sampai kami menerima komunikasi tersebut melalui saluran diplomatik,” katanya, seperti dikutip radionz.co.nz, semalam (4/11/2016).
Menurutnya, negara-negara Kepulauan Pasifik mengangkat masalah Papua di forum global karena peduli pada nasib orang-orang Papua Barat.
“Kami berbicara secara kolektif terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat karena kami telah menerima informasi dari sumber terpercaya dan karena itu adalah keprihatinan kolektif dari masyarakat sipil, masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah mengkonfirmasi masalah itu setelah membahas Papua Barat pekan lalu dengan Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu. Tapi, dia enggan mengungkap laporan bahwa Australia ditekan Indonesia untuk menegur negara-negara Kepulauan Pasifik yang sudah mengusik Papua.
Dr Stewart Firth dari Australian National University menyebut Indonesia sudah salah menafsirkan hubungan Australia dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Australia, kata Firth, menghormati negara-negara Kepulauan Pasifik yang berdaulat.
Menurutnya, Australia memberikan bantuan kepada negara-negara Kepulauan Pasifik, namun bukan berarti dapat menentukan kebijakan luar negeri negara-negara tersebut.
“Apa yang mengkhawatirkan (dari) orang Indonesia adalah cara di mana seluruh pertanyaan keanggotaan di MSG telah diasumsikan semacam nilai politik simbolis untuk aktivis kemerdekaan Papua Barat. Dan awal tahun ini kami melihat demonstrasi besar di sejumlah kota di Papua Barat, di mana orang-orang ditangkap dan sebagainya, karena mereka menunjukkan dukungan keanggotaan Papua Barat di MSG,” ujar Firth.
Sementara itu, Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat menyebut pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia sebagai hal aneh dan bentuk mundur dari diplomasi.
(mas)
