Menteri Australia Desak Kepulauan Solomon Tidak Teken Pakta Keamanan dengan China
loading...
Ilustrasi
A
A
A
SYDNEY - Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia , Zed Seselja, bertemu dengan pemimpin Kepulauan Solomon pada Rabu (13/4/2022). Dalam pertemuan itu, Seselja meminta Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian keamanan yang diusulkan antara negara kepulauan Pasifik itu dengan China.
"Kami telah meminta Kepulauan Solomon dengan hormat untuk mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian dan berkonsultasi dengan keluarga Pasifik dalam semangat keterbukaan dan transparansi regional, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kami," kata Seselja, seperti dikutip dari Reuters.
Pernyataan ini dilontarkan Seselja setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare dan menteri lainnya. Seselja mengunjungi Honiara dengan dukungan dari Partai Buruh oposisi utama Australia.
Pejabat dari China dan Kepulauan Solomon telah menyepakati, tetapi belum menandatangani pakta keamanan yang dikritik Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan beberapa pulau tetangga Pasifik karena dianggap akan merusak stabilitas regional.
Australia sendiri adalah mitra pembangunan utama Kepulauan Solomon dan akan mengalokasikan USD119 juta untuk mendukung tahun ini, Seselja menambahkan.
"Kami menyambut baik pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Sogavare bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan Kepulauan Solomon, dan komitmennya bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk pangkalan militer atau institusi militer kekuatan asing lainnya," lanjutnya.
Pada hari Selasa, sebuah memo bocor dan muncul di media sosial yang menunjukkan bahwa pemerintah China telah memberi tahu Kepulauan Solomon pada bulan Desember bahwa mereka ingin mengirim tim keamanan yang terdiri dari 10 polisi China dengan senjata, termasuk senapan sniper, senapan mesin, dan perangkat pendengar listrik untuk melindungi staf kedutaan di kerusuhan di Honiara pada bulan November.
Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa tidak ada senjata China yang masuk ke negara itu, selain pengiriman senjata replika yang digunakan oleh petugas pelatihan polisi China.
"Kami telah meminta Kepulauan Solomon dengan hormat untuk mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian dan berkonsultasi dengan keluarga Pasifik dalam semangat keterbukaan dan transparansi regional, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kami," kata Seselja, seperti dikutip dari Reuters.
Pernyataan ini dilontarkan Seselja setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare dan menteri lainnya. Seselja mengunjungi Honiara dengan dukungan dari Partai Buruh oposisi utama Australia.
Pejabat dari China dan Kepulauan Solomon telah menyepakati, tetapi belum menandatangani pakta keamanan yang dikritik Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan beberapa pulau tetangga Pasifik karena dianggap akan merusak stabilitas regional.
Australia sendiri adalah mitra pembangunan utama Kepulauan Solomon dan akan mengalokasikan USD119 juta untuk mendukung tahun ini, Seselja menambahkan.
"Kami menyambut baik pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Sogavare bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan Kepulauan Solomon, dan komitmennya bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk pangkalan militer atau institusi militer kekuatan asing lainnya," lanjutnya.
Pada hari Selasa, sebuah memo bocor dan muncul di media sosial yang menunjukkan bahwa pemerintah China telah memberi tahu Kepulauan Solomon pada bulan Desember bahwa mereka ingin mengirim tim keamanan yang terdiri dari 10 polisi China dengan senjata, termasuk senapan sniper, senapan mesin, dan perangkat pendengar listrik untuk melindungi staf kedutaan di kerusuhan di Honiara pada bulan November.
Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa tidak ada senjata China yang masuk ke negara itu, selain pengiriman senjata replika yang digunakan oleh petugas pelatihan polisi China.
Lihat Juga :
