Tak Kecam Eksekusi di AS & China, Australia Berstandar Ganda?
Tak Kecam Eksekusi di AS & China, Australia Berstandar Ganda?
A
A
A
JAKARTA - Australia sebelum hingga sesudah eksekusi duo Bali Nine terus mengecam Indonesia. Namun, Australia yang sesumbar menentang hukuman mati baik di dalam negeri maupun di luar negeri, cenderung bungkam dengan eksekusi yang dilakukan di Amerika Serikat (AS) dan China.
Bungkamnya Australia dengan praktik hukuman mati di dua negara kuat itu, apakah menjadi bukti bahwa Australia menerapkan standar ganda? Australia berkali-kali mengecam eksekusi terhadap dua warganya sindikat narkoba Bali Nine yang dilakukan di Indonesia, dengan dalih itu bukan solusi untuk memerangi kejahatan narkoba.
Menurut BBC, Rabu (30/4/2015), Australia tidak membuat kritik keras terhadap AS yang menerapkan eksekusi mati dengan cara tembak, disengat listrik, digantung hingga diracun. Sudah lebih dari 1.400 tahanan tewas dieksekusi di AS sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976. (Baca juga: AS Tak Ikut Kecam Eksekusi di Indonesia)
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di China. Meski data eksekusi mati dirahasiakan di negara itu, kelompok HAM meyakini sudah ribuan orang tewas di eksekusi di Negeri Tirai Bambu itu.
Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, Tony Abbott telah menjalin persahabatan yang hangat dengan China, Indonesia dan Jepang, di mana tiga negara tersebut tercatat menjalankan hukuman mati terhadap penjahat.
Dalam kasus duo Bali Nine, Australia begitu keras mengecam Indonesia. Puncaknya, Australia mengumumkan untuk menarik Duta Besarnya, Paul Gibson yang ada di Jakarta pada akhir pekan ini. (Baca juga: Marah Duo Bali Nine Didor, Australia Tarik Dubes dari RI)
”Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi kami menyesalkan apa telah dilakukan (Indonesia),” kata Abbott kepada wartawan di Canberra, kemarin.
”Saya ingin menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia ini sangat penting, tetapi telah menderita sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan (Indonesia) selama beberapa jam terakhir,” lanjut Abbott.
”Untuk itu, setelah semua pembicaraan telah diperpanjang dengan keluarga Chan dan Sukumaran, Duta Besar kami akan ditarik untuk konsultasi,” imbuh Abbott, seperti dilansir Reuters.
Bungkamnya Australia dengan praktik hukuman mati di dua negara kuat itu, apakah menjadi bukti bahwa Australia menerapkan standar ganda? Australia berkali-kali mengecam eksekusi terhadap dua warganya sindikat narkoba Bali Nine yang dilakukan di Indonesia, dengan dalih itu bukan solusi untuk memerangi kejahatan narkoba.
Menurut BBC, Rabu (30/4/2015), Australia tidak membuat kritik keras terhadap AS yang menerapkan eksekusi mati dengan cara tembak, disengat listrik, digantung hingga diracun. Sudah lebih dari 1.400 tahanan tewas dieksekusi di AS sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976. (Baca juga: AS Tak Ikut Kecam Eksekusi di Indonesia)
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di China. Meski data eksekusi mati dirahasiakan di negara itu, kelompok HAM meyakini sudah ribuan orang tewas di eksekusi di Negeri Tirai Bambu itu.
Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, Tony Abbott telah menjalin persahabatan yang hangat dengan China, Indonesia dan Jepang, di mana tiga negara tersebut tercatat menjalankan hukuman mati terhadap penjahat.
Dalam kasus duo Bali Nine, Australia begitu keras mengecam Indonesia. Puncaknya, Australia mengumumkan untuk menarik Duta Besarnya, Paul Gibson yang ada di Jakarta pada akhir pekan ini. (Baca juga: Marah Duo Bali Nine Didor, Australia Tarik Dubes dari RI)
”Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi kami menyesalkan apa telah dilakukan (Indonesia),” kata Abbott kepada wartawan di Canberra, kemarin.
”Saya ingin menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia ini sangat penting, tetapi telah menderita sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan (Indonesia) selama beberapa jam terakhir,” lanjut Abbott.
”Untuk itu, setelah semua pembicaraan telah diperpanjang dengan keluarga Chan dan Sukumaran, Duta Besar kami akan ditarik untuk konsultasi,” imbuh Abbott, seperti dilansir Reuters.
(mas)
Explore More