Gara-gara Ini Presiden Vietnam Mengundurkan Diri

HANOI - Pemerintah Vietnam mengumumkan Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundurkan diri. Itu dilakukannya setelah Partai Komunis yang berkuasa menyalahkannya atas "pelanggaran dan kesalahan" oleh pejabat di bawah kendalinya saat menjadi perdana menteri.

Phuc (68) yang menjadi perdana menteri dari 2016 hingga 2021, telah memegang posisi presiden yang bersifat seremonial kurang dari dua tahun dan merupakan pejabat tertinggi yang menjadi target pemberantasan korupsi partai.

Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat "pilar": sekretaris partai yang kuat, presiden, perdana menteri, dan ketua legislatif.

"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai dan rakyat, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan, mengutip komite pusat partai yang kuat seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (17/1/2023).



Phuc dipilih pada April 2021 untuk menjadi presiden dan diperkirakan akan menggantikan sekretaris jenderal partai, jabatan paling bergengsi di negara itu.

Dia menjabat selama lima tahun sebagai perdana menteri pro-bisnis, mengawasi percepatan lebih lanjut dari dorongan liberalisasi ekonomi yang mencakup kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa dan kekuatan Pasifik, termasuk Jepang dan Australia.

Terlepas dari kejatuhannya, pemerintah Vietnam memuji Phuc atas prestasinya.

"Sebagai perdana menteri untuk periode 2016-2021, dia telah melakukan upaya besar dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan dan pengendalian epidemi Covid-19, mencapai hasil yang penting," katanya.

Kantor Phuc tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar dan tidak jelas apakah pihak partai yang telah menerima pengunduran dirinya dan telah mengidentifikasi kandidat untuk menggantikannya.



Ada spekulasi luas dalam beberapa pekan terakhir bahwa Phuc akan mundur menyusul pemecatan dua wakil perdana menteri yang pernah menjabat di bawahnya pada Januari lalu, karena partai tersebut melipat gandakan gerakan anti-korupsi "tungku api" yang dipimpin oleh pemimpin lama, Nguyen Phu Trong.

Investigasi dan pemecatan menandakan intensifikasi tindakan keras, meskipun ada kekhawatiran bahwa hal itu melumpuhkan transaksi rutin karena para pejabat takut terlibat dalam penyelidikan.

Pada tahun 2022 saja, 539 anggota partai diadili atau "didisiplinkan" karena korupsi dan "kesalahan yang disengaja", termasuk menteri, pejabat tinggi, dan diplomat, menurut partai tersebut, sementara polisi menyelidiki 453 kasus korupsi, naik 50 persen dari tahun 2021.

Agar efektif, pengunduran diri Phuc membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional. Sumber yang mengetahui urusan politik dan parlemen pada hari Senin mengatakan kepada Reuters bahwa badan legislatif akan mengadakan pertemuan luar biasa yang jarang terjadi minggu ini.