Bangkrut, Sri Lanka Akan Gelar Pemilu Pertama sejak Krisis Pecah

KOLOMBO - Sri Lanka , negara yang telah bangkrut , akan menggelar pemilu sebelum akhir Februari. Itu akan menjadi pemilu pertama sejak krisis ekonomi dan politik pecah di negara tersebut.

Rencana digelarnya pemilu diumumkan pemerintah hari Rabu. Pemungutan suara, yang pertama sejak presidennya melarikan diri dan mengundurkan diri dalam menghadapi protes yang meluas, akan menjadi ujian popularitas bagi pengganti sang presiden.

Menurut para pejabat seperti dikutip AFP, Kamis (5/1/2023), pemilu telah ditunda satu tahun karena pandemi Covid-19.



Presiden Ranil Wickremesinghe, yang menggantikan pendahulunya yang digulingkan Gotabaya Rajapaksa, menghadapi potensi rasa malu dalam pemungutan suara tersebut, karena dia adalah satu-satunya perwakilan partainya di Parlemen.

Kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik yang akut selama berbulan-bulan sejak akhir 2021 menyebabkan agitasi massal terhadap pemerintahan Rajapaksa yang gagal membayar utang luar negeri negara itu sebesar USD46 miliar pada bulan April.

Kegagalan membayar utang luar negeri itulah yang membuat Sri Lanka diyatakan sebagai negara bangkrut.

Wickremesinghe (73), perdana menteri enam kali, memenangkan pemilu Parlemen untuk menggantikan Rajapaksa dengan dukungan partai SLPP [Sri Lanka Podujana Peramuna] pimpinan Rajapaksa, tetapi tidak memiliki mandat populer.

Dia telah membalikkan kebijakan pemotongan pajak yang diperintahkan oleh pendahulunya dan menaikkan harga secara keseluruhan karena inflasi mencapai rekor hampir 70 persen.

Wickremesinghe juga telah memerintahkan tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah.

Pada pemilu lokal terakhir pada tahun 2018, United National Party [Partai Persatuan Nasional]-nya hanya memenangkan 10 persen dari 340 kursi dewan, sementara kebobolan 231 dari SLPP.

Dia telah berusaha untuk mencegah pemilu, dengan mengatakan negara yang bangkrut itu tidak mampu membelanjakan 10 miliar rupee (USD27,6 juta) yang harus mereka keluarkan, tetapi Komisi Pemilihan Umum yang independen tetap melakukannya.

Dalam pernyataan singkat, Komisi Pemilihan Umum mengatakan pencalonan untuk lebih dari 8.000 posisi anggota dewan akan dibuka mulai 18 hingga 21 Januari, setelah itu pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 28 hari.

Jajak pendapat lokal yang ditetapkan pada Februari tidak dapat menjatuhkan pemerintahan nasional saat ini.

Wickremesinghe akan mendapatkan kekuatan untuk membubarkan Parlemen saat ini ketika menyelesaikan setengah dari masa jabatan lima tahunnya pada 20 Februari, tetapi dia tidak menunjukkan indikasi dia ingin mengikuti pemilu Parlemen cepat.

Secara konstitusional, pemilihan presiden tidak dapat diadakan hingga kuartal terakhir tahun 2024.