Wali Kota Kiev Kritik Habis-habisan Pemerintah Ukraina

KIEV - Wali Kota Kiev Vitaly Klitschko menuduh otoritas Ukraina telah sangat meremehkan risiko serangan militer Rusia pada awal 2022.

Pejabat tersebut mengatakan kepada Der Spiegel bahwa seruannya pada saat itu untuk meningkatkan pertahanan sipil ibu kota tidak dihiraukan.

Dalam wawancara dengan outlet media Jerman yang diterbitkan pada Jumat, Klitschko menyesalkan bahwa, sementara dia telah "mendorong pertahanan sipil" dan bersikeras Ukraina "harus mempersiapkan diri", pemerintah terus mengatakan "semuanya akan baik-baik saja" tidak jauh sebelum Rusia meluncurkan operasi militernya pada akhir Februari.

Menurut wali kota Kiev, beberapa pejabat bahkan mengkritiknya saat itu karena "menimbulkan kepanikan".



Dia melanjutkan dengan mengklaim sikap ini tersebar luas di kalangan pejabat Ukraina, meskipun ada peringatan dari pakar Barat dan Ukraina.

Meskipun indikasi serangan terencana sudah ada sejak akhir 2021, pemerintah Ukraina masih “terkejut dengan seberapa cepat Rusia mencapai” Kiev, menurut Klitschko.

Wali kota Kiev mengakui, ada rasa panik dan kekacauan di ibu kota Ukraina dalam 24 jam pertama serangan Rusia.

Ketika ditanya tentang siapa yang dia anggap bertanggung jawab atas kekacauan itu, dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mencari yang bersalah."

Menurut dia, semua kekurangan dan kesalahan akan dianalisis “setelah kemenangan.”

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus Donetsk dan Luhansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014.

Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun.

Pada September, Donetsk dan Lugansk, serta Wilayah Kherson dan Zaporozhye, digabungkan ke Rusia setelah referendum.