Rusia Respons Tegas Ide Pertemuan Puncak Perdamaian Ukraina
loading...
A
A
A
MOSKOW - Proposal Ukraina untuk apa yang disebut "pertemuan puncak perdamaian" tidak akan berhasil jika Rusia tidak diundang.
Deputi Perwakilan Tetap Pertama Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky menegaskan hal itu pada Selasa (27/12/2022).
Menulis di Telegram, diplomat itu merujuk pada gagasan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmitry Kuleba pada Senin untuk mengadakan acara semacam itu di bawah naungan PBB pada akhir Februari, untuk menandai peringatan operasi militer Rusia melawan Ukraina.
Kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan siap menengahi pembicaraan, tetapi hanya jika semua pihak setuju.
Namun, Kuleba juga menuntut sebelum Moskow diizinkan bergabung di meja perundingan, Rusia harus menghadapi "pengadilan internasional" dan dituntut atas tuduhan kejahatan perangnya.
Polyansky juga menolak tuduhan Kiev bahwa Rusia telah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan PBB secara umum "secara ilegal".
Dia mencela pernyataan seperti itu sebagai "omong kosong" yang tidak diperhatikan oleh siapa pun.
“Jika Anda mencoba menggabungkan kedua berita ini, keduanya saling eksklusif. 'pertemuan puncak perdamaian' apa yang bisa terjadi tanpa Rusia?” dia bertanya, menambahkan, bagaimanapun, tidak sulit membayangkan peristiwa seperti itu terjadi tanpa Ukraina.
Diplomat Rusia menggambarkan kemungkinan seperti itu sebagai "skenario mimpi buruk" bagi para pejabat Ukraina, yang dengan mempelopori inisiatif seperti pertemuan puncak perdamaian tanpa Rusia, sebenarnya membuat hasil seperti itu lebih mungkin terjadi.
Gagasan “Pertemuan Puncak Perdamaian Global” disarankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky awal bulan ini.
Menurut pemimpin Ukraina, pertemuan itu harus fokus pada 10 poin "formula perdamaian" yang dia buat.
Ini termasuk pemulihan "integritas teritorial" Ukraina, penarikan pasukan Rusia, pertukaran tahanan "semua untuk semua", serta pengadilan atas tuduhan agresi Kiev.
Pada Minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali bahwa Kremlin masih terbuka untuk pembicaraan mengenai Ukraina.
Putin menambahkan Kiev menolak bernegosiasi. Moskow juga bersikeras Ukraina harus “mengakui kenyataan di lapangan,” termasuk status baru wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia, sebagai prasyarat untuk setiap pembicaraan damai.
Deputi Perwakilan Tetap Pertama Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky menegaskan hal itu pada Selasa (27/12/2022).
Menulis di Telegram, diplomat itu merujuk pada gagasan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Ukraina Dmitry Kuleba pada Senin untuk mengadakan acara semacam itu di bawah naungan PBB pada akhir Februari, untuk menandai peringatan operasi militer Rusia melawan Ukraina.
Kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan siap menengahi pembicaraan, tetapi hanya jika semua pihak setuju.
Namun, Kuleba juga menuntut sebelum Moskow diizinkan bergabung di meja perundingan, Rusia harus menghadapi "pengadilan internasional" dan dituntut atas tuduhan kejahatan perangnya.
Polyansky juga menolak tuduhan Kiev bahwa Rusia telah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan PBB secara umum "secara ilegal".
Dia mencela pernyataan seperti itu sebagai "omong kosong" yang tidak diperhatikan oleh siapa pun.
“Jika Anda mencoba menggabungkan kedua berita ini, keduanya saling eksklusif. 'pertemuan puncak perdamaian' apa yang bisa terjadi tanpa Rusia?” dia bertanya, menambahkan, bagaimanapun, tidak sulit membayangkan peristiwa seperti itu terjadi tanpa Ukraina.
Diplomat Rusia menggambarkan kemungkinan seperti itu sebagai "skenario mimpi buruk" bagi para pejabat Ukraina, yang dengan mempelopori inisiatif seperti pertemuan puncak perdamaian tanpa Rusia, sebenarnya membuat hasil seperti itu lebih mungkin terjadi.
Gagasan “Pertemuan Puncak Perdamaian Global” disarankan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky awal bulan ini.
Menurut pemimpin Ukraina, pertemuan itu harus fokus pada 10 poin "formula perdamaian" yang dia buat.
Ini termasuk pemulihan "integritas teritorial" Ukraina, penarikan pasukan Rusia, pertukaran tahanan "semua untuk semua", serta pengadilan atas tuduhan agresi Kiev.
Pada Minggu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali bahwa Kremlin masih terbuka untuk pembicaraan mengenai Ukraina.
Putin menambahkan Kiev menolak bernegosiasi. Moskow juga bersikeras Ukraina harus “mengakui kenyataan di lapangan,” termasuk status baru wilayah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporozhye sebagai bagian dari Rusia, sebagai prasyarat untuk setiap pembicaraan damai.
(sya)