Raja Malaysia Minta Barisan Nasional Gabung Pemerintah Baru
loading...
Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Foto/Reuters
A
A
A
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah menetapkan bahwa mantan blok penguasa Barisan Nasional harus menjadi bagian dari apa yang disebut pemerintah persatuan. Hal itu diungkapkan kepala Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi kepada media Malaysia, Malaysiakini, setelah audiensi dengan raja pada Rabu (23/11/2022).
"Dua pemimpin koalisi lainnya diberitahu hal yang sama ketika mereka diberikan audiensi kerajaan," Zahid menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya.
Nantinya ke-30 anggota parlemen dari Barisan Nasional memiliki dua pilihan: membentuk pemerintahan dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan yang multi-etnis atau mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin yang memimpin blok Islamis pro-Melayu yang disebut Perikatan Nasional.
Sementara itu, Raja Malaysia akan berkonsultasi dengan sesama bangsawan pada hari Kamis saat ia terus mempertimbangkan penunjukan perdana menteri baru dan pembentukan pemerintahan.
"Diskusi dengan para penguasa Melayu adalah agar raja bisa mendapatkan pandangan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat,” menurut sebuah pernyataan dari istana.
Malaysia mempraktikkan monarki bergilir, di mana sembilan penguasa bergiliran sebagai raja setiap lima tahun atau ketika lowongan tiba.
Malaysia baru menggelar pemilihan umum tiga hari lalu. Kubu Anwar Ibrahim dan kubu Muhyiddin Yassin adalah peraih kursi terbanyak Parlemen, namun sama-sama tidak mendapatkan jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Negosiasi dan diskusi mengenai pembentukan pemerintahan baru Malaysia tidak dapat melibatkan Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi. Demikian disampaikan mantan menteri kesehatan Khairy Jamaluddin.
Menurutnya, Zahid tidak lagi memiliki otoritas moral sebagai presiden UMNO - partai utama di koalisi BN - dan harus mengundurkan diri.
“Dia mungkin Presiden atas nama, tetapi dia tidak memiliki otoritas moral lagi untuk memutuskan atas nama UMNO," katanya.
"Dua pemimpin koalisi lainnya diberitahu hal yang sama ketika mereka diberikan audiensi kerajaan," Zahid menambahkan seperti dikutip dari Al Arabiya.
Nantinya ke-30 anggota parlemen dari Barisan Nasional memiliki dua pilihan: membentuk pemerintahan dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan yang multi-etnis atau mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin yang memimpin blok Islamis pro-Melayu yang disebut Perikatan Nasional.
Sementara itu, Raja Malaysia akan berkonsultasi dengan sesama bangsawan pada hari Kamis saat ia terus mempertimbangkan penunjukan perdana menteri baru dan pembentukan pemerintahan.
"Diskusi dengan para penguasa Melayu adalah agar raja bisa mendapatkan pandangan mereka untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa dan rakyat,” menurut sebuah pernyataan dari istana.
Malaysia mempraktikkan monarki bergilir, di mana sembilan penguasa bergiliran sebagai raja setiap lima tahun atau ketika lowongan tiba.
Malaysia baru menggelar pemilihan umum tiga hari lalu. Kubu Anwar Ibrahim dan kubu Muhyiddin Yassin adalah peraih kursi terbanyak Parlemen, namun sama-sama tidak mendapatkan jumlah yang cukup untuk membentuk pemerintahan baru.
Negosiasi dan diskusi mengenai pembentukan pemerintahan baru Malaysia tidak dapat melibatkan Ketua Barisan Nasional (BN) Ahmad Zahid Hamidi. Demikian disampaikan mantan menteri kesehatan Khairy Jamaluddin.
Menurutnya, Zahid tidak lagi memiliki otoritas moral sebagai presiden UMNO - partai utama di koalisi BN - dan harus mengundurkan diri.
“Dia mungkin Presiden atas nama, tetapi dia tidak memiliki otoritas moral lagi untuk memutuskan atas nama UMNO," katanya.
(ian)
Explore More