Sekjen PBB Desak Junta Myanmar Segera Mulai Kembali Demokrasi

PHNOM PENH - Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak junta Myanmar untuk "segera" memulai kembali demokrasi. Menurut Guterres, itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan "mimpi buruk tanpa akhir" yang melanda negara itu.

Myanmar telah mengalami konflik berdarah sejak militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Sejak itu, ribuan orang dilaporkan tewas.



Krisis yang meningkat mendominasi pertemuan puncak blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang sejauh ini telah menyebabkan upaya diplomatik yang sia-sia untuk mengakhiri pertumpahan darah.

"Situasi di Myanmar adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi rakyat dan ancaman bagi perdamaian dan keamanan di seluruh kawasan," kata Guterres kepada wartawan, Sabtu (12/11/2022), seperti dikutip dari AFP.

“Saya mendesak pihak berwenang Myanmar untuk mendengarkan rakyat mereka, membebaskan tahanan politik dan mengembalikan transisi demokrasi ke jalurnya segera. Itulah satu-satunya jalan menuju stabilitas dan perdamaian,” lanjut Guterres.

Setelah bertemu dengan para pemimpin ASEAN, Guterres mengatakan, sangat penting bahwa rencana perdamaian yang disepakati dengan junta—tetapi sejauh ini tidak ditegakkan—mulai berlaku. “Serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil sangat mengerikan dan memilukan,” katanya.



Sebuah “konsensus lima poin” yang bertujuan untuk mengakhiri kekacauan di Myanmar, yang disepakati dengan junta pada April tahun lalu, sejauh ini telah diabaikan oleh para jenderal.

Para pemimpin ASEAN yang semakin frustrasi, pada hari Jumat menugaskan menteri luar negeri mereka untuk membuat rencana konkret untuk mengimplementasikan konsensus.

Mereka juga memberikan restu kepada utusan khusus ASEAN yang bertemu dengan kelompok-kelompok oposisi di Myanmar—sebuah langkah yang mendapat tanggapan marah dari junta, yang menganggap kelompok pembangkang sebagai “teroris.”