PBB Desak Parpol di Libya Setujui Upaya Percepatan Pemilu
Minggu, 30 Oktober 2022 - 14:46 WIB
loading...
Ilustrasi
A
A
A
NEW YORK - Dewan Keamanan PBB memberikan suara bulat untuk memperpanjang misi politik PBB di Libya selama satu tahun. PBB juga mendesak lembaga-lembaga dan partai-partai kunci yang terpecah di Libya untuk menyepakati peta jalan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen sesegera mungkin.
Seperti dilaporkan AP, resolusi yang diadopsi oleh badan paling kuat PBB itu mendesak “dialog, kompromi, dan keterlibatan konstruktif” yang bertujuan untuk membentuk “pemerintah Libya yang bersatu, yang mampu memerintah di seluruh negeri dan mewakili seluruh rakyat Libya.”
Baca: 2 Milisi Bentrok Sengit di Ibu Kota Libya, 23 Tewas dan 140 Terluka
Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Qaddafi pada tahun 2011. Negara kaya minyak itu telah terpecah antara pemerintahan saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh milisi dan pemerintah asing.
Krisis politik negara saat ini berasal dari kegagalan untuk mengadakan pemilihan pada Desember 2021 dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota, Tripoli, di barat negara itu, untuk mundur.
Seperti dilaporkan AP, resolusi yang diadopsi oleh badan paling kuat PBB itu mendesak “dialog, kompromi, dan keterlibatan konstruktif” yang bertujuan untuk membentuk “pemerintah Libya yang bersatu, yang mampu memerintah di seluruh negeri dan mewakili seluruh rakyat Libya.”
Baca: 2 Milisi Bentrok Sengit di Ibu Kota Libya, 23 Tewas dan 140 Terluka
Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator lama Muammar Qaddafi pada tahun 2011. Negara kaya minyak itu telah terpecah antara pemerintahan saingan di timur dan barat, masing-masing didukung oleh milisi dan pemerintah asing.
Krisis politik negara saat ini berasal dari kegagalan untuk mengadakan pemilihan pada Desember 2021 dan penolakan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah, yang memimpin pemerintahan transisi di ibu kota, Tripoli, di barat negara itu, untuk mundur.
Lihat Juga :
