Media AS: Arab Saudi Kibuli Amerika Serikat soal Minyak

WASHINGTON - Media Amerika Serikat (AS) , New York Times, dalam sebuah laporan menyebut Kerajaan Arab Saudi telah mengibuli pemerintah Washington tentang kesepakatan minyak rahasia.

Menurut laporan itu, Riyadh membuat kesepakatan secara rahasia dengan Washington dengan akan meningkatkan produksi minyak hingga akhir tahun ini. Sebaliknya, Riyadh memimpin OPEC+ memutuskan untuk memangkas produksi secara besar-besaran mulai November nanti.

Presiden Joe Biden, sambung laporan itu, melakukan kunjungan kontroversial ke Arab Saudi pada Juli—melanggar janji kampanye untuk menjauhi kerajaan—karena pemerintahannya mengira telah mengamankan kesepakatan rahasia dengan Riyadh untuk meningkatkan pasokan minyak.



Para pejabat pemerintah AS dan Timur Tengah yang dikutip New York Times pada Rabu (26/10/2022) mengatakan peningkatan produksi minyak seharusnya dimulai dari September hingga akhir tahun ini, membantu meredakan inflasi dan membenarkan kunjungan Biden ke Riyadh.

Awal bulan ini, OPEC+ mengumumkan keputusan mereka bahwa produksi minyak akan dipangkas sebesar 2 juta barel per hari mulai November. Keputusan ini akan menciptakan lebih banyak tekanan pada harga bahan bakar minyak global, termasuk di AS, dan berpotensi meningkatkan risiko bahwa Partai Demokrat—partainya Biden—akan kehilangan kendali Kongres dalam pemilu paruh waktu AS pada November.

Beberapa anggota Parlemen AS menanggapi dengan menyarankan Washington untuk menghukum Arab Saudi dengan memotong penjualan senjata atau menghapus dukungan militernya untuk kerajaan.

Biden menuduh Riyadh berpihak pada Rusia dalam konflik Ukraina dan memperingatkan pembalasan, dengan mengatakan, “Akan ada konsekuensinya".

"Anggota Kongres yang telah menerima pengarahan tentang kesepakatan minyak rahasia telah marah karena Putra Mahkota Mohammed bin Salman menipu pemerintah [AS],” tulis New York Times dalam laporannya.

Para pejabat AS mengatakan kepada surat kabar itu bahwa beberapa hari sebelum pengumuman OPEC+, mereka telah diyakinkan oleh Mohammed bin Salman bahwa tidak akan ada pengurangan produksi minyak.

Ketika mereka kemudian mendengar bahwa Arab Saudi telah membalikkan posisinya dalam masalah ini, pejabat pemerintah melakukan upaya yang gagal untuk mengubah pikiran di istana kerajaan.

Para pejabat Arab Saudi mengatakan awal bulan ini bahwa keputusan OPEC+ hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, bukan politik, dan bahwa Washington mencoba menunda langkah itu selama beberapa minggu.

Penundaan seperti itu mungkin telah mendorong pengumuman melewati tanggal 8 November.

Menurut jajak pendapat di Amerika, inflasi AS tetap mendekati level tertinggi 40 tahun dan menjadi perhatian utama pemilih Amerika menjelang pemilu paruh waktu.

Biden mengatakan saat berkampanye untuk menjadi presiden pada 2019 bahwa dia akan memperlakukan Arab Saudi sebagai "paria" dan akan membuat mereka "membayar harga mahal" atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

New York Times melaporkan bahwa beberapa pendukung terkuatnya berpendapat keputusan Biden untuk bertemu dengan Mohammed bin Salman karena pemerintahannya mengira itu memiliki kesepakatan minyak rahasia pada bulan Mei.

Menurut mereka, itu adalah contoh terbaru dari mengorbankan prinsip-prinsip untuk kepentingan politik—dan memiliki sedikit untuk menunjukkannya.

“Sekarang ada tingkat rasa malu karena Saudi dengan gembira melanjutkan perjalanan mereka,” kata anggota Parlemen AS Gerald Connolly, seorang politisi Partai Demokrat asal Virginia.

Biden secara terbuka membantah pada bulan Juni bahwa dia akan meminta pejabat Arab Saudi untuk meningkatkan pasokan minyak.

"Apa yang terjadi selama setengah tahun terakhir adalah kisah kesepakatan jabat tangan, angan-angan, sinyal yang terlewatkan, dan tudingan atas janji yang diingkari," imbuh laporan New York Times.