Separuh dari Calon Tentara Cadangan Dipulangkan, Komisaris Militer Rusia Dipecat

Senin, 03 Oktober 2022 - 15:10 WIB
loading...
Separuh dari Calon Tentara Cadangan Dipulangkan, Komisaris Militer Rusia Dipecat
Separuh dari warga sipil yang dipanggil menjadi tentara cadangan Rusia di wilayah Khabarovsk dipulangkan setelah dianggap tak memenuhi syarat wajib militer. Foto/REUTERS
A A A
MOSKOW - Komisaris militer wilayah Khabarovsk, Rusia , dipecat setelah separuh dari personel yang baru dimobilisasi sebagai tentara cadangan dipulangkan ke rumah mereka.

Para calon tentara cadangan itu dikirim pulang karena dianggap tidak memenuhi persyaratan wajib militer.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada 21 September lalu mengumumkan keputusannya mobilisasi tentara cadangan untuk dikirim perang ke Ukraina. Itu adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia II.



Keputusan Putin itu telah menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan pejabat dan warga sipil atas penanganan dari keputusan itu, termasuk keluhan tentang petugas pendaftaran yang mengirimkan surat panggilan kepada orang-orang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat.

"Dalam 10 hari, beberapa ribu warga negara kami menerima panggilan dan tiba di kantor pendaftaran dan pendaftaran militer," kata Mikhail Degtyarev, gubernur wilayah Khabarovsk di Timur Jauh Rusia, dalam sebuah posting video di aplikasi pesan Telegram, Senin (3/10/2022).

"Sekitar setengah dari mereka kami kembalikan ke rumah karena mereka tidak memenuhi kriteria seleksi untuk memasuki dinas militer," ujarnya, seperti dikutip Reuters.

Degtyarev mengatakan pemecatan komisaris militer, Yuri Laiko, tidak akan memengaruhi rencana mobilisasi yang ditetapkan oleh Presiden Putin.

Mobilisasi tentara cadangan pria untuk berperang di Ukraina juga telah mendorong ribuan pria usia wajib militer untuk melarikan diri dari negara itu.

Sekitar 2.000 orang telah ditangkap pada protes anti-perang di lebih dari 30 kota besar dan kecil, dan beberapa dari mereka segera diberikan surat panggilan--sesuatu yang menurut Kremlin benar-benar legal.
(min)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1070 seconds (0.1#10.140)