Rusia Minta UE Buktikan Gandum Ukraina Dikirim ke Negara Miskin

MOSKOW - Rusia meminta Uni Eropa (UE) untuk mempublikasikan catatan guna membuktikan gandum yang dikirim dari Ukraina didistribusikan ke negara-negara miskin. Dalam beberapa pekan terakhir, ekspor gandum dan biji-bijian Ukraina kembali bisa dilakukan dari pelabuhan Laut Hitam.

Berbicara pada konferensi pers di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengutip angka PBB yang menunjukkan bahwa 44% biji-bijian Ukraina dikirim ke Eropa.



“Bertentangan dengan jaminan awal dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang perlunya memberi makan negara-negara miskin di Afrika dan Asia, penerima utama pengiriman adalah negara-negara yang menyebut diri mereka maju dan bangga dengan kesejahteraan mereka, seperti Spanyol, Belanda, Korea Selatan, Italia, Rumania, Jerman, Prancis, Yunani, Irlandia, dan Israel," kata Zakharova.

Seperti dikutip dari Anadolu Agency, Turkiye, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul pada 22 Juli untuk melanjutkan ekspor gandum dari tiga pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Sebelumnya, ekspor sempat dihentikan sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari silam.

Meskipun bukan bagian dari perjanjian formal, telah dinegosiasikan bahwa jika semuanya berjalan lancar, sanksi atas ekspor Rusia melalui Laut Hitam pada akhirnya akan dicabut. Rusia juga telah mendorong perluasan ruang lingkup kesepakatan untuk memasukkan barang-barang Rusia.



Pada hari Rabu, Guterres mengatakan dia berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon untuk meningkatkan ruang lingkup kesepakatan, termasuk mencakup ekspor pupuk Rusia melalui Laut Hitam.

Ditanya tentang kemungkinan upaya untuk menciptakan mekanisme yang dirancang untuk mencabut Rusia dari status anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Zakharova mengatakan itu adalah "skenario yang tidak realistis."

"Untuk mencabut Rusia dari status anggota tetap Dewan Keamanan PBB, perlu untuk membuat perubahan yang sesuai pada Piagam PBB,” katanya. “Untuk melakukan ini, perlu dua pertiga anggota Majelis Umum PBB untuk memilih mereka, maka amandemen ini harus diratifikasi oleh dua pertiga negara anggota, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, salah satunya adalah negara kita,” lanjut Zakharova.