Diam-diam Korea Utara Lakukan Kampanye Vaksinasi Covid-19

SEOUL - Korea Utara telah mengajak warganya untuk segera memulai vaksinasi Covid-19. Namun masih belum jelas vaksin apa yang akan digunakan, di mana mendapatkannya, atau berapa dosis yang akan diberikan.

Dalam referensi selama pidato di parlemen negara itu, Majelis Rakyat Tertinggi, pada pekan lalu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tampaknya mengindikasikan kampanye vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada November.

“Sambil memberikan vaksinasi dengan cara yang bertanggung jawab, kami harus merekomendasikan agar semua penduduk memakai masker untuk melindungi kesehatan mereka sendiri mulai November,” kata Kim Jong-un, memperingatkan kemungkinan munculnya kembali Covid-19 dan influenza pada musim dingin ini seperti dikutip dari VOA, Kamis (15/9/2022).

Peringatan Kim Jong-un datang kurang dari sebulan setelah dia menyatakan kemenangan atas virus dan melonggarkan beberapa tindakan anti-epidemi paling ketat di Korea Utara.

Korea Utara telah berulang kali mengabaikan tawaran vaksin dari COVAX, upaya distribusi vaksin yang didukung PBB. Bahkan setelah komentar terakhir Kim Jong-un, tidak ada bukti bahwa Korea Utara telah membuat permintaan vaksin dari Gavi, aliansi vaksin yang membantu menjalankan COVAX.

“Jika DPRK meminta bantuan kami untuk pengenalan vaksin Covid-19, kami akan dengan senang hati berbagi dosis vaksin dengan mereka, seperti yang telah kami lakukan dengan 146 negara lain – sejauh ini lebih dari 1,7 miliar dosis,” kata juru bicara Gavi kepada VOA, tanpa merinci apakah sebuah permintaan telah dibuat.

DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, Republik Demokratik Rakyat Korea.



Korea Utara dan Eritrea adalah satu-satunya negara yang belum memulai vaksinasi massal Covid-19. Para ahli telah lama memperingatkan Korea Utara dapat sangat terpukul oleh pandemi virus Corona karena kurangnya sumber daya medis, terutama di daerah pedesaan, di mana kemiskinan juga lebih umum.

Sejauh ini, tidak ada bukti kematian massal terkait Covid di Korea Utara. Itu bisa jadi karena Korea Utara bertindak cepat untuk menutup perbatasannya setelah virus Corona muncul di negara tetangga China pada awal 2020. Pemerintah otoriter Korea Utara juga memiliki tingkat kontrol sosial yang jauh lebih tinggi daripada hampir semua negara lain.