Biden Tolak Tetapkan Rusia sebagai Negara Sponsor Terorisme, Kremlin Semringah

MOSKOW - Rusia menyambut baik penolakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk menetapkan Rusia sebagai negara sponsor terorisme. Hal itu diungkapkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

"Tentu saja, adalah hal yang baik bahwa presiden AS mengatakan 'tidak'," kata Peskov kepada outlet bisnis RBK, merujuk pada tanggapan Biden atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saat berbicara kepada wartawan di Gedung Putih tentang apakah dia yakin Rusia harus dicap sebagai negara sponsor terorisme.

"Fakta bahwa pertanyaan ini diajukan sangat menghebohkan," katanya, seraya menambahkan bahwa keberadaan masalah seperti itu sangat sulit untuk dipikirkan, seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (7/9/2022).



Bagaimanapun, pejabat Kremlin itu memperingatkan bahwa pernyataan seperti itu dari pemimpin AS tidak dapat dilihat sebagai sinyal Washington merangkul sikap yang lebih lembut terhadap Rusia di tengah konflik Ukraina yang sedang berlangsung.

Dia juga tidak akan menghubungkan pernyataan Biden dengan kunjungan inspektur dari Badan Energi Atom Internasional PBB baru-baru ini ke Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Zaporozhye yang dikendalikan Rusia.

Sebelumnya dua senator AS telah mendesak Biden untuk mendukung langkah memasukkan Rusia ke dalam daftar negara sponsor terorisme untuk meningkatkan tekanan pada Moskow.



Status tersebut akan memerlukan, antara lain, kontrol tertentu atas ekspor barang-barang penggunaan ganda, dan sejumlah pembatasan keuangan. Hanya empat negara yang saat ini ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme: Korea Utara, Iran, Kuba, dan Suriah.

Moskow telah memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan menandai "titik tidak bisa kembali" dalam hubungan antara kedua negara. Pada bulan Agustus kepala Departemen Amerika Utara Kementerian Luar Negeri Rusia, Aleksandr Darichev, mengisyaratkan bahwa label tersebut akan menyebabkan kerusakan kolateral paling serius untuk hubungan bilateral, hingga penurunan level mereka dan bahkan pemutusan semua hubungan.

Departemen Luar Negeri AS juga tampaknya menentang gagasan itu. Pada bulan Agustus, Politico melaporkan bahwa badan tersebut diam-diam mendekati kantor Kongres, memperingatkan bahwa penunjukan itu dapat menggagalkan kesepakatan biji-bijian Ukraina dan berdampak pada hubungan ekonomi Washington yang tersisa dengan Moskow.