Biden Tolak Tetapkan Rusia sebagai Negara Sponsor Terorisme

Selasa, 06 September 2022 - 18:03 WIB
loading...
Biden Tolak Tetapkan Rusia sebagai Negara Sponsor Terorisme
Presiden AS Joe Biden. Foto/REUTERS
A A A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berbicara pada Senin (5/9/2022) untuk menentang penetapan Rusia sebagai negara sponsor terorisme terkait konflik di Ukraina.

Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Biden mengatakan "tidak" ketika ditanya apakah dia yakin Rusia harus dicap sebagai negara sponsor terorisme.

Bulan lalu, dua senator AS, Richard Blumenthal (Partai Demokrat) dan Lindsey Graham (Partai Republik), mendesak Biden mendukung langkah tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan tekanan pada Moskow.



Penunjukan, yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS, berarti AS menganggap negara yang bersangkutan telah "berulang kali memberikan dukungan untuk tindakan terorisme internasional."

Status tersebut akan membawa, antara lain, larangan ekspor dan penjualan pertahanan, kontrol tertentu atas ekspor barang-barang penggunaan ganda, dan sejumlah pembatasan keuangan.

Hanya empat negara yang saat ini ditetapkan AS sebagai negara sponsor terorisme yakni Korea Utara, Iran, Kuba, dan Suriah.

Moskow telah memperingatkan penunjukan itu akan menandai "titik tidak bisa kembali" dalam hubungan antara kedua negara.

Pada Agustus, Aleksandr Darichev, kepala Departemen Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengisyaratkan label tersebut akan menyebabkan “kerusakan kolateral paling serius untuk hubungan bilateral, hingga penurunan level mereka dan bahkan pemutusan semua hubungan.”

Departemen Luar Negeri AS juga tampaknya menentang gagasan itu. Pada Agustus, Politico melaporkan badan tersebut diam-diam mendekati kantor Kongres, memperingatkan penunjukan itu dapat menggagalkan kesepakatan biji-bijian Ukraina dan berdampak pada hubungan ekonomi Washington yang masih tersisa dengan Moskow.

Sebelumnya, Rusia ditetapkan sebagai negara sponsor terorisme atas konflik di Ukraina oleh Latvia.

Resolusi parlemen tentang masalah itu juga mengecam apa yang disebutnya “kekerasan terhadap warga sipil dalam mengejar tujuan politik,” yang menuai pujian dari Ukraina.

(sya)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1214 seconds (0.1#10.140)