Sedihnya Lebanon Jadi Negara Gagal: Pegawai Tak Digaji, Krisis Listrik, Korupsi Merajalela

BEIRUT - Ini hari kerja, tetapi pegawai negeri Kementerian Keuangan Lebanon berusia 50 tahun, Walid Chaar, tidak bekerja dan belum bekerja sejak Juni.

Dia bergegas menyirami taman di rumahnya di perbukitan selatan Beirut, menggunakan satu jam jatah listrik dari negara untuk mengoperasikan alat penyiram.

Dia kemudian menelepon ibunya, yang sedang berjuang untuk mendapatkan paspor baru di sebuah lembaga negara yang bergulat dengan kekurangan kertas dan tinta.

“Sektor publik akan berakhir jika kita terus seperti ini,” keluh Chaar kepada Reuters,yang dilansir Jumat (19/8/2022).

Seperti ribuan pegawai negeri di Lebanon, Chaar telah melakukan mogok kerja selama dua bulan karena gajinya tak dibayarkan akibat krisis ekonomi parah di Lebanon—salah satu yang terburuk di dunia di zaman modern.

Kelumpuhan sektor publik menyebar lebih jauh—minggu ini para hakim melancarkan protes, sementara tentara bekerja di sektor lain untuk memberi makan diri mereka sendiri dan kantor-kantor pemerintah kehabisan listrik dan perlengkapan kantor yang mendasar.

Baca juga: Derita Para Wanita Sri Lanka akibat Negara Bangkrut: Barter Makanan dengan Seks

Infrastruktur negara, yang sudah tertekan oleh pengeluaran yang tidak terkendali selama bertahun-tahun, korupsi merajalela, dan preferensi untuk perbaikan cepat daripada solusi berkelanjutan, telah mencapai titik puncaknya.

“Kami berada dalam keadaan runtuh,” kata Lamia Moubayed dari Lebanese Institute of Finance Basil Fuleihan, sebuah pusat penelitian di Kementerian Keuangan Lebanon.

Di Parlemen, tidak ada bahan bakar untuk menjalankan generator untuk lift—jadi penjaga keamanan menjalankan pesan naik turun tangga di antara para pekerja.

Mereka yang mendaftarkan pembelian mobil baru di departemen kendaraan bermotor diberi catatan tulisan tangan alih-alih dokumen yang dikeluarkan negara karena kekurangan kertas.

Komandan di dinas keamanan Lebanon mencari cara lain karena tentara mengambil pekerjaan kedua yang biasanya dilarang, tetapi sekarang secara tidak resmi diizinkan karena gaji tentara jatuh.

Gaji bulanan rata-rata pegawai negeri telah turun dari sekitar USD1.000 menjadi hampir USD50—dan terus jatuh, karena pound Lebanon kehilangan nilai lebih dari hari ke hari.

Itu mendorong puluhan ribu pegawai negeri dari kementerian, badan pemerintah daerah, sekolah dan universitas, pengadilan dan bahkan kantor berita negara—untuk mogok kerja.

Hakim Lapar

Minggu ini, 350 hakim Lebanon tidak akan hadir untuk sidang, menuntut kenaikan gaji mereka juga.

“Para hakim lapar,” kata Faisal Makki, pendiri Klub Hakim negara yang setara dengan sindikat atau serikat pekerja.

Makki mengatakan kepada Reuters bahwa Kementerian Kehakiman telah lama kekurangan dana, jadi hakim selama bertahun-tahun membeli kertas dan tinta untuk printer kantor mereka dengan biaya pribadi mereka.

“Sekarang saya tidak bisa melakukan itu karena itu berarti saya tidak mampu untuk makan. Ini jelas merupakan negara yang gagal.”

Kehidupan Primitif

Sebagai tanggapan, pemerintah meluncurkan kebijakan sedikit demi sedikit. Dalam jeda dua bulan, itu setuju untuk meningkatkan tunjangan harian dan memberikan bantuan sosial kepada sebagian besar pekerja negara, yang secara efektif menggandakan gaji bulanan yang dibawa pulang—menjadi hanya USD200.

Tetapi dengan harga makanan melonjak sebelas kali lipat dan banyak restoran dan bahkan penyedia layanan mengenakan biaya dalam dolar, tanda damai belum memuaskan sekitar 150.000 pekerja sektor publik Lebanon.

“Tidak ada pegawai negeri yang mampu membeli sekilo daging atau ayam kecuali mungkin sebulan sekali. Hidup kami menjadi primitif, dan kami hanya membeli kebutuhan pokok,” kata Chaar.

Nawal Nasr, kepala asosiasi karyawan sektor publik, mengatakan para pekerja menuntut kenaikan gaji lima kali lipat dan bantuan dengan melonjaknya biaya pendidikan dan kesehatan, tetapi itu sulit karena memicu kekhawatiran inflasi yang tidak terkendali.

Sementara penerimaan negara menggelepar akibat pemungutan pajak dihentikan selama dua bulan karena karyawan mogok kerja.

Perdana Menteri yang ditunjuk Najib Mikati mengatakan memenuhi semua tuntutan pekerja tidak mungkin dan akan menyebabkan keruntuhan situasi yang lebih luas.

"Kenaikan upah harus datang dalam konteks rencana stabilisasi keuangan yang lebih luas," katanya.

Keadaan Berlubang

Tetapi faksi-faksi politik belum mencapai konsensus seputar rencana semacam itu--merugikan pemerintah beberapa pekerja berketerampilan tertinggi.

Menurut Moubayed, hampir enam dari 10 pegawai negeri hengkang atau berencana untuk hengkang--suatu langkah yang tidak terlihat sejak perang saudara 1975-1990 di negara itu.

"Ini bukan angka, ini adalah orang-orang terbaik di negara Lebanon...Orang-orang yang kita butuhkan untuk pemulihan, untuk implementasi setiap rencana reformasi struktural yang pada akhirnya akan dijalani Lebanon," kata Moubayed.

Chaar, yang memegang gelar PhD dan mengepalai direktorat pajak Kementerian Keuangan setelah hampir tiga dekade melayani publik, mengatakan dia mengalami demoralisasi dan ingin meninggalkan Lebanon.

Serikat pekerja publik tempat dia menjadi bagian telah kehilangan sekitar setengah anggotanya, dan perwakilannya untuk pekerja penerbangan baru-baru ini mengambil tiket sekali jalan keluar dari Beirut.

Bagi mereka yang tertinggal, sepertinya tumpukan masalah Lebanon akhirnya menyusul.

“Tahun-tahun terakhir menghancurkan semua upaya kami,” keluh Chaar ketika dia mengingat langkah-langkah untuk meningkatkan tata kelola melalui sistem IT yang sejak itu macet karena krisis.

"Siapa yang akan ditinggalkan?"