Diburu FBI di Rumah Donald Trump, Dokumen Senjata Nuklir untuk Arab Saudi?

Laporan itu juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara Gedung Putih dan Riyadh setelah pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi, yang disambut dengan "pengecualian oleh Presiden Trump dan pejabat tinggi Administrasi Trump lainnya."

Laporan itu mengatakan: "Di AS, kepentingan komersial swasta yang kuat telah menekan secara agresif untuk transfer teknologi nuklir yang sangat sensitif ke Arab Saudi, dan ini menimbulkan potensi risiko bagi keamanan nasional AS jika tidak ada perlindungan yang memadai."

"Entitas komersial ini akan meraup miliaran dolar melalui kontrak yang terkait dengan pembangunan dan pengoperasian fasilitas nuklir di Arab Saudi," imbuh laporan tersebut.

Namun, pada Juli 2019, staf Komite Pengawas DPR dari Partai Republik menolak klaim Partai Demokrat bahwa pemerintahan Trump melakukan kesalahan dalam berurusan dengan Kerajaan Arab Saudi.

Laporan mereka mengatakan bahwa perusahaan IP3 International, yang terdiri dari mantan pejabat keamanan nasional AS, yang mendorong untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Arab Saudi, telah membuat Kongres terus memantau.

Juga, pemerintahan Trump "tidak terburu-buru" dalam transfer teknologi nuklir ke kerajaan, juga tidak mengabaikan persyaratan untuk pemberitahuan Kongres.

"Bukti yang ada di hadapan komite tidak menunjukkan ketidakpantasan dalam usulan transfer teknologi energi nuklir ke Arab Saudi," kata Partai Republik.

Sementara itu, menantu perempuan Trump, Lara Trump, menyebut penggeledahan oleh FBI di Mar-a-Lago "keterlaluan". Dia mengatakan kepada Fox News bahwa tidak ada dokumen yang berisi informasi nuklir yang "disebarkan secara bebas" di resor tersebut.

Christina Bobb, seorang pengacara untuk mantan presiden Trump, mengatakan kepada Fox News bahwa dia tidak secara khusus berbicara dengan presiden tentang bahan nuklir apa yang mungkin atau mungkin tidak ada di sana. "Saya tidak percaya ada di sana," katanya.