Dianggap Menahan Bantuan, Uni Eropa Bikin Zelensky Naik Darah
loading...
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Uni Eropa karena dianggap telah menahan bantuan sekitar USD8,18 miliar. Foto/Ilustrasi
A
A
A
KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam Uni Eropa (UE), menuduh blok itu sengaja menahan bantuan USD8,18 miliar atau sekitar Rp121 triliun yang telah dijanjikan kepada negaranya di tengah konflik dengan Rusia .
"Setiap hari dan dengan cara yang berbeda, saya mengingatkan beberapa pemimpinUE bahwa pensiunan Ukraina, pengungsi kami, guru kami dan orang lain, yang bergantung pada pembayaran dari anggaran tidak boleh menjadi sandera dari keragu-raguan atau birokrasi mereka," kata Zelensky dalam sebuah video pidato di Telegram.
"UE telah menangguhkan alokasi USD8,18 miliar, dan penundaan buatan dalam bantuan keuangan makro untuk negara kita ini adalah kejahatan atau kesalahan,” dia bersikeras seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (5/8/2022).
Presiden Ukraina itu tidak menyebutkan negara-negara yang bertanggung jawab untuk menahan uang, tetapi menyatakan harapannya bahwa itu hanya kesalahan dan akan diperbaiki.
Awal pekan ini, wakil kepala kantor Zelensky, Igor Zhovkva, mengatakan bahwa Ukraina sejauh ini hanya menerima 1 miliar Euro (Rp15 triliun) dari Brussels, sementara beberapa negara Uni Eropa, termasuk Jerman memblokir transfer 8 miliar lainnya.
Dengan Kiev tidak dapat menambal lubang dalam anggarannya karena pertempuran dan situasi ekonomi yang mengerikan, UE berjanji pada bulan Mei untuk memberi Ukraina subsidi sebesar 9 miliar Euro (Rp137 triliun) dan pinjaman berbunga rendah pada akhir tahun 2022.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
"Setiap hari dan dengan cara yang berbeda, saya mengingatkan beberapa pemimpinUE bahwa pensiunan Ukraina, pengungsi kami, guru kami dan orang lain, yang bergantung pada pembayaran dari anggaran tidak boleh menjadi sandera dari keragu-raguan atau birokrasi mereka," kata Zelensky dalam sebuah video pidato di Telegram.
"UE telah menangguhkan alokasi USD8,18 miliar, dan penundaan buatan dalam bantuan keuangan makro untuk negara kita ini adalah kejahatan atau kesalahan,” dia bersikeras seperti dikutip dari Russia Today, Jumat (5/8/2022).
Presiden Ukraina itu tidak menyebutkan negara-negara yang bertanggung jawab untuk menahan uang, tetapi menyatakan harapannya bahwa itu hanya kesalahan dan akan diperbaiki.
Awal pekan ini, wakil kepala kantor Zelensky, Igor Zhovkva, mengatakan bahwa Ukraina sejauh ini hanya menerima 1 miliar Euro (Rp15 triliun) dari Brussels, sementara beberapa negara Uni Eropa, termasuk Jerman memblokir transfer 8 miliar lainnya.
Dengan Kiev tidak dapat menambal lubang dalam anggarannya karena pertempuran dan situasi ekonomi yang mengerikan, UE berjanji pada bulan Mei untuk memberi Ukraina subsidi sebesar 9 miliar Euro (Rp137 triliun) dan pinjaman berbunga rendah pada akhir tahun 2022.
Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada 2014.
Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”
Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.
(ian)
Explore More