Pilih Netral, Swiss Tolak Rawat Warga Ukraina yang Terluka

BERN - Surat kabar Swiss , Tages Anzeiger, awak pekan ini melaporkanbahwa pemerintah negara itu telah menolak permintaan untuk merawat warga Ukraina yang terluka dengan alasan bahwa tindakan itu akan melanggar status netralnya. Permintaan itu sendiri diajukan oleh sebuah departemen di NATO .

Tages Anzeiger melaporkan Pusat Koordinasi Tanggap Bencana Euro-Atlantik dilaporkan menghubungi Layanan Medis Terkoordinasi (KSD) Angkatan Darat Swiss pada bulan Mei lalu. Blok militer itu mencari bantuan dari petugas medis Swiss dalam merawat tidak hanya tentara Ukraina tetapi juga warga sipil yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Pusat Koordinasi Tanggap Bencana Euro-Atlantik adalah sebuah struktur NATO yang saat ini mengoordinasikan evakuasi medis internasional dan perawatan orang-orang Ukraina yang terluka selama konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev.

Asosiasi penyedia layanan kesehatan nasional Swiss – konferensi direktur kesehatan wilayah (GDK) – kemudian mengatakan “pada dasarnya terbuka” untuk menerima orang Ukraina yang terluka ke fasilitas kesehatan Swiss. Kantor Kesehatan Federal juga mengisyaratkan persetujuannya.



"Namun, pada pertengahan Juni, gagasan itu ditolak oleh Departemen Luar Negeri, yang mengatakan penerimaan semacam itu tidak mungkin dilakukan karena alasan hukum dan praktis,” bunyi laporan Tages Anzeiger yang dikutip Russia Today, Selasa (19/7/2022).

Media Swiss melaporkan di bawah Konvensi Jenewa yang diratifikasi oleh Bern, negara netral mungkin memperlakukan tentara yang ambil bagian dalam konflik antara negara ketiga tetapi kemudian harus memastikan mereka tidak dapat lagi mengambil bagian dalam tindakan perang.

"Jika tidak, negara seperti itu akan kehilangan status netralnya," laporan media Swiss menjelaskan.

Menurut surat kabar Swiss Blick, Bern berpotensi memenjarakan tentara Ukraina yang dirawatnya. "Pilihan lain adalah meminta Moskow untuk mengizinkan tentara yang pulih kembali ke Ukraina," tambah surat kabar itu.

Perlakuan terhadap warga sipil ternyata sama bermasalahnya dengan pihak berwenang Swiss dalam keadaan saat ini, menurut media negara itu.