AS Berlakukan Pembatasan Visa untuk Pejabat China
Sabtu, 27 Juni 2020 - 01:32 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memberlakukan pembatasan visa bagi para pejabat Partai Komunis China (PKC) yang diyakini bertanggung jawab untuk membatasi kebebasan di Hong Kong . Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.
"Pembatasan visa AS berlaku untuk pejabat saat ini dan mantan pejabat PKC yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong," kata Pompeo tanpa menyebut nama mereka seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (27/6/2020).
Retorika AS melawan Beijing telah meningkat selama kampanye pemilihan ulang Trump. Jajak pendapat menunjukkan pemilih semakin bersikap "pahit" terhadap China , terutama karena virus Corona, yang dimulai di negara itu.
“Presiden Trump berjanji untuk menghukum pejabat Partai Komunis China (PKC) yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan isi perut kebebasan Hong Kong. Hari ini, kami mengambil tindakan untuk melakukan hal itu,” kata Pompeo.
Ia mengatakan China telah meningkatkan upaya untuk merongrong otonomi Hong Kong melalui undang-undang dan dengan menekan pemerintah daerah untuk menangkap aktivis pro-demokrasi dan mendiskualifikasi kandidat pemilihan pro-demokrasi.
"Pembatasan visa AS berlaku untuk pejabat saat ini dan mantan pejabat PKC yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong," kata Pompeo tanpa menyebut nama mereka seperti dilansir dari Reuters, Sabtu (27/6/2020).
Retorika AS melawan Beijing telah meningkat selama kampanye pemilihan ulang Trump. Jajak pendapat menunjukkan pemilih semakin bersikap "pahit" terhadap China , terutama karena virus Corona, yang dimulai di negara itu.
“Presiden Trump berjanji untuk menghukum pejabat Partai Komunis China (PKC) yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan isi perut kebebasan Hong Kong. Hari ini, kami mengambil tindakan untuk melakukan hal itu,” kata Pompeo.
Ia mengatakan China telah meningkatkan upaya untuk merongrong otonomi Hong Kong melalui undang-undang dan dengan menekan pemerintah daerah untuk menangkap aktivis pro-demokrasi dan mendiskualifikasi kandidat pemilihan pro-demokrasi.
Lihat Juga :
