AS Setuju Jual Senjata ke Taiwan Senilai Rp1,6 Triliun

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memberi lampu hijau penjualan senjata baru ke Taiwan , termasuk suku cadang kendaraan lapis baja dan bantuan teknis. Kebijakan ini yang berpotensi meningkatkan ketegangan dengan China terkait republik yang memisahkan diri itu.

Pentagon pada hari Jumat mengungkapkan Departemen Luar Negeri AS menyetujui transaksi, yang bernilai hingga USD108 juta atau sekitar Rp1,6 triliun, atas permintaan Taiwan. Pesanan menyeluruh akan mencakup suku cadang untuk tank dan kendaraan tempur lainnya, serta layanan dukungan teknis dan logistik yang disediakan oleh pemerintah AS dan kontraktornya.

Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS, kesepakatan senjata terbaru ini akan meningkatkan interoperabilitas militer Taiwan dengan pasukan Amerika dan sekutu lainnya.

“Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada keberlanjutan kendaraan penerima, senjata ringan, sistem senjata tempur, dan barang-barang dukungan logistik, meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi ancaman saat ini dan masa depan,” kata badan tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (17/7/2022).

“Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Departemen Luar Negeri karena telah memberikan izin untuk pesanan tersebut,” kata kementerian pertahanan Taiwan.



Pernyataan itu menambahkan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada undang-undang federal yang mewajibkan Washington untuk membantu Taipei mempertahankan dirinya sendiri, serta prinsip-prinsip "Enam Jaminan", di mana AS berjanji untuk melakukan penjualan senjata ke Taiwan tanpa berkonsultasi dengan China.

Prinsip-prinsip tersebut juga mencakup komitmen untuk tidak secara resmi mengakui kedaulatan China atas Taiwan dan menahan diri untuk tidak menekan Taipei ke dalam negosiasi dengan Beijing.

Para pejabat Taiwan telah memperingatkan “ancaman militer yang meluas” dari China, yang telah membuka kemungkinan reunifikasi dengan kekuatan. Beijing menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan bagian dari wilayah kedaulatan China.

“Kami tidak bisa membiarkan Taiwan merdeka,” kata duta besar China untuk Prancis Lu Shaye dalam sebuah wawancara bulan lalu.

“Kami akan merebut kembali Taiwan dengan segala cara, termasuk yang militer. Jika kita tidak dapat menyatukan kembali negara dengan cara damai, apa lagi yang harus kita lakukan?” tanyanya.



Dia juga menuduh AS memicu ketegangan di sekitar Taiwan, seperti yang dia katakan di sekitar Ukraina, memprovokasi konflik militer dengan Rusia.

Taiwan dan Ukraina tampaknya telah menjadi prioritas yang bersaing bagi AS. Pada bulan Mei, pejabat pertahanan Taiwan terpaksa mencari pilihan lain setelah Pentagon menunda pengiriman USD750 juta dalam sistem howitzer selama tiga tahun di tengah melonjaknya pengiriman senjata ke Kiev.

AS telah lama mendesak Taiwan untuk memodernisasi pertahanannya di bawah strategi "landak" yang dirancang untuk membuat pulau itu lebih sulit ditelan China. Namun, bereaksi terhadap penjualan senjata terbaru pada hari Jumat, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan Rupert Hammond-Chambers berpendapat bahwa pemerintahan Biden tampaknya tidak lagi melihat modernisasi kekuatan sebagai prioritas.

"Militer China secara alami akan fokus pada kerentanan yang muncul ini saat mereka beradaptasi dengan kekurangan kebijakan AS,” kata Hammond-Chambers.

“Dewan Bisnis AS-Taiwan sekali lagi meminta pemerintahan Biden untuk memberikan kejelasan strategis tentang di mana pasukan AS akan mengisi celah dalam pertahanan Taiwan,” pungkasnya.