Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Akan Mengundurkan Diri

LONDON - Boris Johnson akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris menyusul pemberontakan di Partai Konservatif dan diperkirakan akan berpidato di depan publik dalam beberapa jam mendatang.

"Perdana Menteri akan membuat pernyataan kepada negara hari ini," kata juru bicara Downing Street seperti dikutip dari CNN, Kamis (7/7/2022).

Johnson telah dilanda serangkaian skandal yang memaksa bahkan pendukungnya yang paling kuat pun untuk meninggalkannya.

Lebih dari 50 anggota parlemen telah mengundurkan diri dari pemerintah sejak Selasa. Mereka marah terkait penanganan pengunduran diri yang gagal oleh mantan wakil kepala Johnson, Chris Pincher, yang dituduh meraba-raba dua pria pekan lalu.

Johnson awalnya berusaha untuk keluar dari krisis - meskipun ada pengunduran diri menteri tingkat menengah yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemerintah, babak belur di parlemen. Pada hari Rabu, dia masih bersikeras dia tidak akan mengundurkan diri.

Tetapi Johnson tampaknya akhirnya menyerah pada hari Kamis setelah beberapa sekutunya yang paling setia mengatakan kepadanya bahwa permainan sudah berakhir.

Pemimpin oposisi Partai Buruh, Keir Starmer, mengatakan itu adalah kabar baik bagi negara bahwa Johnson telah memutuskan untuk mengundurkan diri, menambahkan bahwa itu seharusnya terjadi sejak lama.

Baca juga: Melawan, Boris Johnson Menolak Mundur sebagai PM Inggris

"Dia selalu tidak layak untuk menjabat. Dia bertanggung jawab atas kebohongan, skandal, dan penipuan dalam skala industri," kata Starmer di Twitter.

Pemimpin oposisi itu juga memiliki kata-kata pedas untuk Partai Konservatif.

"Mereka telah berkuasa selama 12 tahun. Kerusakan yang mereka lakukan sangat besar. Dua belas tahun stagnasi ekonomi. Dua belas tahun layanan publik menurun. Dua belas tahun janji kosong," kata Starmer.

"Cukup sudah. Kita tidak perlu mengubah Tory di puncak -- kita membutuhkan perubahan pemerintahan yang tepat. Kita perlu awal yang baru untuk Inggris," imbuhnya menggunakan sebutan untuk Partai Konservatif.

Tiga anggota pemerintah lainnya mengundurkan diri ketika tersiar kabar bahwa Johnson bermaksud mundur, sehingga totalnya menjadi 59.

Caroline Johnson dan Luke Hall, wakil ketua Partai Konservatif, dan Rob Butler, Sekretaris Swasta Parlemen (PPS) di Kantor Luar Negeri, mengumumkan pengunduran diri mereka dalam surat kepada Perdana Menteri.

Sebelumnya, Menetri Irlandia Utara Inggris, Brandon Lewis, menjadi anggota kabinet keempat yang meninggalkan jabatannya. Menteri Pendidikan yang baru diangkat Michelle Donelan kemudian menjadi orang kelima yang mundur dari kabinet.

Baca juga: Sekelompok Menteri Minta Boris Johnson untuk Mengundurkan Diri

Sementara Johnson akan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif, ada kemungkinan dia akan tetap sebagai Perdana Menteri hingga Oktober, ketika partai tersebut bertemu untuk konferensi tahunannya.

Secara konvensional, ketika seorang pemimpin Konservatif mengundurkan diri, dia memberi waktu kepada partai untuk mengadakan kontes kepemimpinan yang menyeluruh.

Tetapi beberapa mengatakan bahwa Johnson harus meninggalkan kantor lebih cepat.

"Sungguh keadaan yang menyedihkan. Begitu banyak kerusakan yang tidak perlu terjadi," kata Menteri Bisnis dan Energi Kwasi Kwarteng di Twitter.

"Kami sekarang membutuhkan Pemimpin baru sesegera mungkin. Seseorang yang dapat membangun kembali kepercayaan, menyembuhkan negara, dan menetapkan pendekatan ekonomi baru, masuk akal dan konsisten untuk membantu keluarga," tambahnya.

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon juga menyerukan agar masalah kepemimpinan diselesaikan.

"Akan ada rasa lega yang meluas bahwa kekacauan beberapa hari terakhir (bahkan berbulan-bulan) akan berakhir, meskipun gagasan Boris Johnson tetap sebagai PM sampai musim gugur tampaknya jauh dari ideal, dan tentu saja tidak berkelanjutan?" Sturgeon mengatakan dalam serangkaian tweet.

Baca juga: PM Inggris Tunjuk Pria Kelahiran Irak Jadi Menteri Keuangan

Pengunduran diri Johnson akan menandai kejatuhan yang luar biasa bagi seorang Perdana Menteri yang pernah dipandang memiliki kekuatan politik super, dengan daya tarik yang melampaui garis partai tradisional.

Dia memenangkan kemenangan telak pada Desember 2019 dengan janji memberikan kesepakatan Brexit dan memimpin Inggris ke masa depan yang cerah di luar Uni Eropa. Namun jabatan perdana menterinya hilang setelah pandemi COVID-19.

Dalam beberapa bulan terakhir, Boris Johnson telah menghadapi rentetan kritik dari semua pihak atas perilakunya dan beberapa anggota pemerintahannya, termasuk pesta ilegal di saat pemberlakuan penguncian COVID-19 ketat yang diadakan di kantornya di Downing Street di mana ia dan yang lainnya didenda.

Banyak skandal lain juga memukul posisinya dalam jajak pendapat. Ini termasuk tuduhan menggunakan uang donor secara tidak tepat untuk membayar perbaikan rumahnya di Downing Street dan memerintahkan anggota parlemen untuk memilih sedemikian rupa sehingga akan melindungi seorang rekan yang telah melanggar aturan lobi.

Bulan lalu, dia selamat dari mosi tidak percaya di antara anggota partainya sendiri, tetapi jumlah akhir anggota parlemennya yang memberontak terhadapnya lebih tinggi dari yang diperkirakan para pendukungnya: 41% dari partai parlementernya sendiri menolak untuk mendukungnya.

Dia mengalami pukulan lebih lanjut akhir bulan lalu ketika partainya kalah dalam dua pemilihan parlemen dalam satu malam, menimbulkan pertanyaan baru tentang kepemimpinannya.

Reputasinya juga tercoreng oleh pengunduran diri penasihat etika keduanya dalam waktu kurang dari dua tahun.

Baca juga: Pemerintahan Boris Johnson Goyah, 2 Mentri Utama Mundur