Uni Eropa Beri Daftar Tugas yang Harus Dilakukan Ukraina

KIEV - Ukraina perlu menerapkan lebih banyak reformasi dan membuat lembaga baru benar-benar berfungsi, jika ingin maju menuju keanggotaan Uni Eropa (UE).

Pernyataan itu diungkapkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan anggota parlemen negara itu.



“Langkah selanjutnya ada dalam jangkauan Anda. Tetapi mereka akan membutuhkan kerja keras, tekad dan, di atas segalanya, kesatuan tujuan,” ungkap Ursula von der Leyen pada Jumat (1/7/2022), dalam pidato video di sesi khusus parlemen Ukraina.



Pejabat Eropa itu memuji mereka karena melawan Rusia di medan perang dan untuk mengamankan status kandidat UE, yang katanya mengharuskan Kiev “untuk memamerkan semua yang telah dicapai Ukraina” sejak kudeta bersenjata 2014 di Kiev, yang dia sebut sebagai “Revolusi Martabat,” sebagaimana otoritas pasca-kudeta juga cenderung menyebutnya.

Dia menjanjikan investasi besar-besaran Barat untuk membantu rekonstruksi negara itu pada akhirnya, tetapi mengatakan Ukraina harus menerapkan “gelombang reformasi baru” untuk memastikan bantuan asing dihabiskan secara efektif.



Pemimpin Uni Eropa meminta Presiden Zelensky menunjuk kepala baru dari berbagai badan anti-korupsi, yang dibentuk di bawah tekanan Barat sesegera mungkin.

“Anda telah menciptakan mesin antikorupsi yang mengesankan, tetapi sekarang lembaga-lembaga ini membutuhkan gigi dan orang yang tepat di jabatan senior,” ujar dia.

Negara itu perlu mengadopsi undang-undang baru tentang pengangkatan hakim ke Mahkamah Konstitusi Ukraina, menurut von der Leyen.

Pada 2020, Zelensky bertengkar sengit dengan badan peradilan tertinggi, yang dia tuduh melindungi korupsi.

Presiden berusaha agar parlemen memecat Ketua Hakim Aleksandr Tupitsky melalui undang-undang, yang menurut pengadilan, akan melanggar konstitusi negara.

Zelensky akhirnya menang dalam menggulingkan Tupitsky dari kantor itu, diduga dengan secara fisik membatasi aksesnya.

Namun hakim yang tersisa menolak menerima dua anggota pengadilan baru, yang dicalonkan presiden untuk menggantikan hakim agung dan hakim lain.

Dalam pidatonya, von der Leyen meminta pemerintah Ukraina mengekang pengaruh "oligarki" pada ekonomi Ukraina.

Dia menyebutkan bahwa negara itu memiliki undang-undang khusus yang langka yang ditujukan untuk tujuan ini.

Bagian kontroversial dari undang-undang, yang disahkan September lalu dan mulai berlaku pekan ini, memberi wewenang kepada dewan keamanan nasional yang dikendalikan presiden untuk secara resmi melabeli orang-orang kaya sebagai "oligarki" dan membuat mereka tunduk pada berbagai pembatasan.

Orang-orang yang ditunjuk tersebut tidak diperbolehkan memiliki media atau mendanai partai politik dan wajib memberitahukan kepada pejabat negara tentang keberadaan mereka dalam daftar tersebut.

Eksekutif Uni Eropa juga menyerukan adopsi undang-undang media baru. Pemerintah Zelensky melarang beberapa media oposisi di negara itu, mengklaim mereka menyebarkan propaganda Rusia.

Tindakan keras itu terjadi tahun lalu, karena peringkat persetujuan presiden semakin berkurang.

Di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia, Dewan Keamanan Ukraina melarang banyak partai oposisi, yang dicap pro-Rusia, termasuk salah satu yang memiliki faksi terbesar di parlemen setelah partai Zelensky sendiri.

“Anda telah menjaga negara dan demokrasi Anda berjalan melawan segala rintangan,” ujar von der Leyen kepada para pejabat Ukraina.

Dia berjanji Brussel akan bersama negara itu "setiap langkah selama yang diperlukan" saat Ukraina bekerja untuk menjadi anggota UE.