Gereja Presbiterian AS Nyatakan Israel Negara Apartheid
Jum'at, 01 Juli 2022 - 14:24 WIB
loading...
Gereja Presbiterian AS nyatakan Israel sebagai negara apartheid. Foto/Ilustrasi
A
A
A
WASHINGTON - Gereja Presbiterian Amerika Serikat (AS) memberikan suara pada hari Selasa di Majelis Umum ke-225 untuk menyatakan Israel sebagai "negara apartheid " dan menetapkan Hari Peringatan Nakba dalam kalender peringatan mereka.
Gereja itu mengklaim memiliki lebih dari 1,7 juta anggota.
"Komite Keterlibatan Internasional mengeluarkan resolusi yang mengakui bahwa hukum, kebijakan, dan praktik Israel mengenai rakyat Palestina memenuhi definisi hukum internasional tentang apartheid," menurut sebuah pernyataan di situs web Gereja Presbiterian seperti dilansir dari Al Araby, Jumat (1/7/2022).
Komite itu juga menyerukan diakhirinya pengepungan Israel atas Gaza dan menegaskan hak semua orang untuk hidup dan beribadah secara damai di Yerusalem.
Baca juga: Partai Republik AS Ingin Dirikan Israel Raya, Larang Pembentukan Negara Palestina
Dari 31 anggota pemungutan suara, 28 setuju dengan resolusi tersebut, yang menyatakan bahwa Israel mempraktikkan apartheid dengan menetapkan dua perangkat hukum, satu untuk orang Israel dan satu untuk orang Palestina, yang memberikan perlakuan istimewa kepada orang Yahudi Israel dan perlakuan yang menindas kepada orang Palestina.
Sebuah resolusi juga menetapkan 15 Mei sebagai Peringatan Nakba Palestina – memperingati tragedi di mana 750.000 orang Palestina diusir karena pembentukan Israel pada tahun 1948 – juga disetujui.
Resolusi ini menerima 31 suara setuju dan tidak ada suara negatif dalam komite.
Resolusi itu disahkan guna tujuan mengangkat doa untuk perdamaian dan memberikan solidaritas bagi mereka yang menderita di bawah pendudukan.
Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa peringatan tersebut harus dimasukkan setiap tahun dalam Kalender Perencanaan Presbiterian.
Baca juga: 4 Masjid yang Dialihfungsikan Israel, Jadi Kelab Malam hingga Arena Judi
Resolusi ini secara khusus menyerukan kepada pemerintah AS untuk mendesak pemerintah Israel segera menghentikan dan menghentikan semua tindakan bermusuhan yang didefinisikan sebagai “hukuman kolektif” di bawah hukum internasional dan mengakhiri pengepungan Gaza.
Resolusi Gereja Presbiterian menegaskan pernyataan kelompok hak asasi manusia seputar perlakuan Israel terhadap warga Palestina.
Pendudukan Israel yang berkelanjutan atas tanah Palestina dan penganiayaan serta kekerasannya terhadap warga Palestina telah didefinisikan sebagai apartheid oleh Amnesty International dan Human Rights Watch.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina juga telah mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa Israel telah memberlakukan 'realitas apartheid' pada warga Palestina.
Baca juga: Gedung-gedung di Palestina Hasil Sumbangan Rakyat Indonesia
Gereja itu mengklaim memiliki lebih dari 1,7 juta anggota.
"Komite Keterlibatan Internasional mengeluarkan resolusi yang mengakui bahwa hukum, kebijakan, dan praktik Israel mengenai rakyat Palestina memenuhi definisi hukum internasional tentang apartheid," menurut sebuah pernyataan di situs web Gereja Presbiterian seperti dilansir dari Al Araby, Jumat (1/7/2022).
Komite itu juga menyerukan diakhirinya pengepungan Israel atas Gaza dan menegaskan hak semua orang untuk hidup dan beribadah secara damai di Yerusalem.
Baca juga: Partai Republik AS Ingin Dirikan Israel Raya, Larang Pembentukan Negara Palestina
Dari 31 anggota pemungutan suara, 28 setuju dengan resolusi tersebut, yang menyatakan bahwa Israel mempraktikkan apartheid dengan menetapkan dua perangkat hukum, satu untuk orang Israel dan satu untuk orang Palestina, yang memberikan perlakuan istimewa kepada orang Yahudi Israel dan perlakuan yang menindas kepada orang Palestina.
Sebuah resolusi juga menetapkan 15 Mei sebagai Peringatan Nakba Palestina – memperingati tragedi di mana 750.000 orang Palestina diusir karena pembentukan Israel pada tahun 1948 – juga disetujui.
Resolusi ini menerima 31 suara setuju dan tidak ada suara negatif dalam komite.
Resolusi itu disahkan guna tujuan mengangkat doa untuk perdamaian dan memberikan solidaritas bagi mereka yang menderita di bawah pendudukan.
Resolusi tersebut juga menyatakan bahwa peringatan tersebut harus dimasukkan setiap tahun dalam Kalender Perencanaan Presbiterian.
Baca juga: 4 Masjid yang Dialihfungsikan Israel, Jadi Kelab Malam hingga Arena Judi
Resolusi ini secara khusus menyerukan kepada pemerintah AS untuk mendesak pemerintah Israel segera menghentikan dan menghentikan semua tindakan bermusuhan yang didefinisikan sebagai “hukuman kolektif” di bawah hukum internasional dan mengakhiri pengepungan Gaza.
Resolusi Gereja Presbiterian menegaskan pernyataan kelompok hak asasi manusia seputar perlakuan Israel terhadap warga Palestina.
Pendudukan Israel yang berkelanjutan atas tanah Palestina dan penganiayaan serta kekerasannya terhadap warga Palestina telah didefinisikan sebagai apartheid oleh Amnesty International dan Human Rights Watch.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Wilayah Palestina juga telah mengeluarkan laporan yang mengatakan bahwa Israel telah memberlakukan 'realitas apartheid' pada warga Palestina.
Baca juga: Gedung-gedung di Palestina Hasil Sumbangan Rakyat Indonesia
(ian)
Lihat Juga :
