Putin akan Bicara dengan Erdogan, Dorong Negosiasi dengan Ukraina
Senin, 30 Mei 2022 - 19:27 WIB
loading...
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bertemu di Sochi, Rusia, 17 September 2018. Foto/AA
A
A
A
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin (30/5/2022).
Rencana itu diungkapkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ditanya oleh media Rusia pada Minggu, apakah diskusi yang dikabarkan akan terjadi, pejabat itu mengatakan, “Percakapan itu dalam rencana."
Sebelumnya pada hari itu, presiden Turki telah mengumumkan pembicaraan dengan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev.
Baca juga: Lukisan Mona Lisa Diserang! Pelaku Pria Menyamar Wanita Jompo dengan Kursi Roda
“Saya akan melakukan percakapan telepon dengan Rusia dan Ukraina pada Senin. Kami akan terus mendorong kedua pihak menjaga saluran dialog dan diplomasi,” ujar Erdogan.
Baca juga: Waspada, Krisis Pangan Global Meluas dari Gandum hingga Gula
Turki telah mengambil sikap netral dalam konflik yang pecah pada akhir Februari.
Baca juga: Negara yang Memiliki Pesawat Pengebom, Nomor 3 dan 4 di Asia
Ankara telah mempertahankan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, menolak bergabung dengan sanksi Barat terhadap Moskow dan berusaha mengambil peran sebagai mediator dalam konflik tersebut.
Pada akhir Maret, Turki menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tinggi Rusia-Ukraina. Sementara kedua belah pihak mengisyaratkan kemajuan tertentu telah dibuat setelah pertemuan itu, pembicaraan itu pada akhirnya gagal menghasilkan hasil apa pun.
Permusuhan terus berlanjut dan proses negosiasi secara efektif terhenti, dengan Kiev dan Moskow saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian potensial.
Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.
Rencana itu diungkapkan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ditanya oleh media Rusia pada Minggu, apakah diskusi yang dikabarkan akan terjadi, pejabat itu mengatakan, “Percakapan itu dalam rencana."
Sebelumnya pada hari itu, presiden Turki telah mengumumkan pembicaraan dengan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev.
Baca juga: Lukisan Mona Lisa Diserang! Pelaku Pria Menyamar Wanita Jompo dengan Kursi Roda
“Saya akan melakukan percakapan telepon dengan Rusia dan Ukraina pada Senin. Kami akan terus mendorong kedua pihak menjaga saluran dialog dan diplomasi,” ujar Erdogan.
Baca juga: Waspada, Krisis Pangan Global Meluas dari Gandum hingga Gula
Turki telah mengambil sikap netral dalam konflik yang pecah pada akhir Februari.
Baca juga: Negara yang Memiliki Pesawat Pengebom, Nomor 3 dan 4 di Asia
Ankara telah mempertahankan hubungan dengan Ukraina dan Rusia, menolak bergabung dengan sanksi Barat terhadap Moskow dan berusaha mengambil peran sebagai mediator dalam konflik tersebut.
Pada akhir Maret, Turki menjadi tuan rumah pembicaraan tingkat tinggi Rusia-Ukraina. Sementara kedua belah pihak mengisyaratkan kemajuan tertentu telah dibuat setelah pertemuan itu, pembicaraan itu pada akhirnya gagal menghasilkan hasil apa pun.
Permusuhan terus berlanjut dan proses negosiasi secara efektif terhenti, dengan Kiev dan Moskow saling menyalahkan atas kurangnya kemajuan menuju kesepakatan perdamaian potensial.
Rusia menyerang negara tetangganya menyusul kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, yang pertama kali ditandatangani pada 2014, dan pengakuan akhirnya Moskow atas republik Donbass, Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS.
Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa.
(sya)
Lihat Juga :
