Ukraina Serukan Rusia Dicopot dari Kursi Anggota Tetap DK PBB, Ini Respons AS

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) saat ini tidak melihat ada sebuah cara untuk mencabut status Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB terkait konflik di Ukraina . Hal tersebut diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

Dalam sebuah wawancara dengan PBS pada 6 Mei, Linda Thomas-Greenfield mengatakan tindakan Rusia “sangat menyakitkan” mengingat statusnya sebagai anggota tetap DK PBB, yang tidak dapat dengan mudah dicabut, meskipun ada seruan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky .

“Rusia memiliki kursi permanen, dan saya tidak melihat saat ini akan ada perubahan apa pun, tetapi kami akan melanjutkan upaya kami untuk mengisolasi mereka,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (8/5/2022).

Sebelumnya Thomas-Greenfield menuduh Rusia menyalahgunakan hak vetonya dan mendukung sebuah resolusi, yang diajukan oleh Liechtenstein, yang mengharuskan anggota tetap Dewan Keamanan untuk membenarkan penggunaan hak veto mereka. Resolusi itu diadopsi pada 26 April tetapi bagaimana cara kerjanya dalam praktik masih harus dilihat.



Menurut resolusi tersebut, Majelis Umum PBB harus bertemu dalam waktu 10 hari jika veto diterapkan oleh salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.

AS telah berulang kali menjelaskan bahwa Rusia akan tetap menjadi anggota tetap DK PBB. Pada awal April, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan negaranya berbagi rasa "frustrasi" dengan Zelensky atas status Moskow tetapi tidak melihatnya akan berubah.

Pernyataannya mengikuti pidato pemimpin Ukraina itu kepada Dewan Keamanan, yang telah berkumpul untuk membahas dugaan kekejaman di kota Bucha, Ukraina.

Menuduh militer Rusia melakukan kejahatan perang – sesuatu yang dibantah keras oleh Moskow – Zelensky meminta DK PBB untukmenyingkirkan Moskow atau membubarkan diri.



Dewan Keamanan PBB, yang tanggung jawab utamanya adalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, adalah satu-satunya badan PBB yang berwenang untuk mengeluarkan resolusi yang mengikat negara-negara anggota.

Lima anggota tetapnya yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS dapat memblokir resolusi apa pun.

Hak veto pertama kali digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1946, dan sejak itu Moskow telah menerapkannya 143 kali, jauh lebih banyak daripada anggota tetap lainnya.

Pada bulan April, Majelis Umum PBB memilih untuk menangguhkan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia. Resolusi yang dirancang AS disahkan dengan 93 suara mendukung dan 24 menentang, sementara 58 abstain.