Australia Desak Myanmar Bebaskan Ekonom yang Ditahan Junta Militer
Minggu, 06 Februari 2022 - 16:34 WIB
loading...
Australia desak Myanmar bebaskan ekonom yang ditahan Junta Militer. FOTO/The Irawaddy
A
A
A
SYDNEY - Menteri Luar Negeri Australia , Marise Payne, pada Minggu (6/2/2022) menyerukan "pembebasan segera" seorang ekonom asal Australia, Sean Turnell, yang telah ditahan oleh junta militer Myanmar selama setahun terakhir.
Turnell, seorang profesor ekonomi Australia, bekerja sebagai penasihat pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ketika dia ditangkap Februari lalu. Ia ditangkap hanya beberapa hari setelah kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
Baca: Penduduk Desa Myanmar Menuduh Pasukan Junta Membakar Ratusan Rumah
Dia didakwa melanggar undang-undang rahasia resmi Myanmar dan menghadapi hukuman maksimal 14 tahun penjara jika terbukti bersalah.
"Penahanan Profesor Turnell tidak adil, dan kami menolak tuduhan terhadapnya," kata Payne dalam sebuah pernyataan pada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (6/2/2022). "Kami sekali lagi menyerukan pembebasan segera Profesor Turnell," lanjutnya.
"Konsisten dengan standar dasar keadilan dan transparansi, kami berharap Profesor Turnell memiliki akses tanpa hambatan ke pengacaranya, dan pejabat Australia dapat mengamati proses pengadilannya," kata Payne.
Baca: Kamboja: Perwakilan non-Politik Myanmar Diundang ke Pertemuan ASEAN
Turnell berada di tengah-tengah wawancara telepon dengan BBC ketika dia ditahan setelah kudeta. "Saya baru saja ditahan saat ini, dan mungkin didakwa dengan sesuatu, saya tidak tahu apa itu, bisa apa saja, tentu saja," kata Turnell kepada penyiar saat itu.
"Semua orang sangat sopan dan sebagainya, tapi jelas saya tidak bebas bergerak atau semacamnya," lanjut Turnell.
Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan tentang penuntutan Turnell, terutama setelah kedutaan Australia ditolak aksesnya ke sidang pengadilan pada bulan September.
Baca: Peringati Setahun Kudeta, Toko-toko di Myanmar Tutup dan Jalan Kosong Melompong
Kudeta militer itu sendiri memicu protes massal dan tindakan keras militer berdarah, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dan hampir 12.000 ditangkap pada 4 Februari, menurut kelompok pemantau lokal.
Bulan lalu, sebuah koalisi LSM, termasuk Human Rights Watch dan Dewan Pengungsi Australia, meminta pemerintah Australia untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada para pemimpin militer Myanmar.
Turnell, seorang profesor ekonomi Australia, bekerja sebagai penasihat pemimpin sipil Aung San Suu Kyi ketika dia ditangkap Februari lalu. Ia ditangkap hanya beberapa hari setelah kudeta militer yang terjadi di Myanmar.
Baca: Penduduk Desa Myanmar Menuduh Pasukan Junta Membakar Ratusan Rumah
Dia didakwa melanggar undang-undang rahasia resmi Myanmar dan menghadapi hukuman maksimal 14 tahun penjara jika terbukti bersalah.
"Penahanan Profesor Turnell tidak adil, dan kami menolak tuduhan terhadapnya," kata Payne dalam sebuah pernyataan pada AFP, seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (6/2/2022). "Kami sekali lagi menyerukan pembebasan segera Profesor Turnell," lanjutnya.
"Konsisten dengan standar dasar keadilan dan transparansi, kami berharap Profesor Turnell memiliki akses tanpa hambatan ke pengacaranya, dan pejabat Australia dapat mengamati proses pengadilannya," kata Payne.
Baca: Kamboja: Perwakilan non-Politik Myanmar Diundang ke Pertemuan ASEAN
Turnell berada di tengah-tengah wawancara telepon dengan BBC ketika dia ditahan setelah kudeta. "Saya baru saja ditahan saat ini, dan mungkin didakwa dengan sesuatu, saya tidak tahu apa itu, bisa apa saja, tentu saja," kata Turnell kepada penyiar saat itu.
"Semua orang sangat sopan dan sebagainya, tapi jelas saya tidak bebas bergerak atau semacamnya," lanjut Turnell.
Kelompok hak asasi manusia telah menyuarakan keprihatinan tentang penuntutan Turnell, terutama setelah kedutaan Australia ditolak aksesnya ke sidang pengadilan pada bulan September.
Baca: Peringati Setahun Kudeta, Toko-toko di Myanmar Tutup dan Jalan Kosong Melompong
Kudeta militer itu sendiri memicu protes massal dan tindakan keras militer berdarah, dengan lebih dari 1.500 warga sipil tewas dan hampir 12.000 ditangkap pada 4 Februari, menurut kelompok pemantau lokal.
Bulan lalu, sebuah koalisi LSM, termasuk Human Rights Watch dan Dewan Pengungsi Australia, meminta pemerintah Australia untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan kepada para pemimpin militer Myanmar.
(esn)
Lihat Juga :
