AS Setuju Jual Senjata Senilai Rp35 Triliun ke Mesir
loading...
Pesawat super hercules C-130. Foto/The Defense Post
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan senjata besar-besaran senilai USD2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun ke Mesir meskipun ada kekhawatiran yang berkelanjutan atas hak asasi manusia .
Penjualan diumumkan hanya beberapa jam setelah Kongres Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk tidak merilis paket bantuan militer yang jauh lebih kecil yang telah ditunda tahun lalu sambil menunggu pemerintah Mesir memenuhi persyaratan terkait hak-hak tertentu.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengatakan penjualan itu tidak terkait dengan USD130 juta dalam pembiayaan militer asing yang dibekukan pada September lalu dan masih dalam ketidakpastian.
Tetapi besarnya penjualan itu mengerdilkan jumlah bantuan yang ditahan dan kemungkinan akan menuai kritik dari anggota parlemen yang menuntut pemerintah AS memenuhi janji untuk mengikat transfer senjata ke negara-negara yang memenuhi standar minimal hak asasi manusia.
Penjualan itu termasuk 12 pesawat angkut Super Hercules C-130 dan peralatan terkait senilai USD2,2 miliar, dan sistem radar pertahanan udara senilai sekitar USD355 juta.
"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara sekutu utama non-NATO yang terus menjadi mitra strategis penting di Timur Tengah," kata Departemen Luar Negeri AS.
“Kami mempertahankan bahwa hubungan bilateral kami dengan Mesir akan lebih kuat, dan kepentingan Amerika akan dilayani dengan lebih baik, melalui keterlibatan AS yang berkelanjutan untuk memajukan kepentingan keamanan nasional kami, termasuk menangani masalah hak asasi manusia kami,” Departemen Luar Negeri AS menambahkan seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (27/1/2022).
Sesaat sebelum penjualan diumumkan, enam anggota Partai Demokrat DPR, termasuk ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan anggota Partai Republik meminta pemerintah AS untuk bersikeras bahwa Mesir harus memenuhi kriteria hak asasi manusia untuk transfer peralatan militer.
Penjualan diumumkan hanya beberapa jam setelah Kongres Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk tidak merilis paket bantuan militer yang jauh lebih kecil yang telah ditunda tahun lalu sambil menunggu pemerintah Mesir memenuhi persyaratan terkait hak-hak tertentu.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengatakan penjualan itu tidak terkait dengan USD130 juta dalam pembiayaan militer asing yang dibekukan pada September lalu dan masih dalam ketidakpastian.
Tetapi besarnya penjualan itu mengerdilkan jumlah bantuan yang ditahan dan kemungkinan akan menuai kritik dari anggota parlemen yang menuntut pemerintah AS memenuhi janji untuk mengikat transfer senjata ke negara-negara yang memenuhi standar minimal hak asasi manusia.
Penjualan itu termasuk 12 pesawat angkut Super Hercules C-130 dan peralatan terkait senilai USD2,2 miliar, dan sistem radar pertahanan udara senilai sekitar USD355 juta.
"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara sekutu utama non-NATO yang terus menjadi mitra strategis penting di Timur Tengah," kata Departemen Luar Negeri AS.
“Kami mempertahankan bahwa hubungan bilateral kami dengan Mesir akan lebih kuat, dan kepentingan Amerika akan dilayani dengan lebih baik, melalui keterlibatan AS yang berkelanjutan untuk memajukan kepentingan keamanan nasional kami, termasuk menangani masalah hak asasi manusia kami,” Departemen Luar Negeri AS menambahkan seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (27/1/2022).
Sesaat sebelum penjualan diumumkan, enam anggota Partai Demokrat DPR, termasuk ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan anggota Partai Republik meminta pemerintah AS untuk bersikeras bahwa Mesir harus memenuhi kriteria hak asasi manusia untuk transfer peralatan militer.
Explore More