AS Setuju Jual Senjata Senilai Rp35 Triliun ke Mesir

WASHINGTON - Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan senjata besar-besaran senilai USD2,5 miliar atau sekitar Rp35 triliun ke Mesir meskipun ada kekhawatiran yang berkelanjutan atas hak asasi manusia .

Penjualan diumumkan hanya beberapa jam setelah Kongres Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk tidak merilis paket bantuan militer yang jauh lebih kecil yang telah ditunda tahun lalu sambil menunggu pemerintah Mesir memenuhi persyaratan terkait hak-hak tertentu.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengatakan penjualan itu tidak terkait dengan USD130 juta dalam pembiayaan militer asing yang dibekukan pada September lalu dan masih dalam ketidakpastian.

Tetapi besarnya penjualan itu mengerdilkan jumlah bantuan yang ditahan dan kemungkinan akan menuai kritik dari anggota parlemen yang menuntut pemerintah AS memenuhi janji untuk mengikat transfer senjata ke negara-negara yang memenuhi standar minimal hak asasi manusia.



Penjualan itu termasuk 12 pesawat angkut Super Hercules C-130 dan peralatan terkait senilai USD2,2 miliar, dan sistem radar pertahanan udara senilai sekitar USD355 juta.

"Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan negara sekutu utama non-NATO yang terus menjadi mitra strategis penting di Timur Tengah," kata Departemen Luar Negeri AS.

“Kami mempertahankan bahwa hubungan bilateral kami dengan Mesir akan lebih kuat, dan kepentingan Amerika akan dilayani dengan lebih baik, melalui keterlibatan AS yang berkelanjutan untuk memajukan kepentingan keamanan nasional kami, termasuk menangani masalah hak asasi manusia kami,” Departemen Luar Negeri AS menambahkan seperti dikutip dari Al Araby, Kamis (27/1/2022).

Sesaat sebelum penjualan diumumkan, enam anggota Partai Demokrat DPR, termasuk ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, dan anggota Partai Republik meminta pemerintah AS untuk bersikeras bahwa Mesir harus memenuhi kriteria hak asasi manusia untuk transfer peralatan militer.



“Sementara kami mengakui dan menegaskan kembali langkah-langkah penting yang telah diambil Mesir dalam beberapa pekan terakhir untuk mengatasi masalah tersebut dengan membebaskan tahanan politik tertentu dan individu yang ditahan secara tidak adil, pemerintah Mesir harus memenuhi persyaratan administrasi secara penuh dengan batas waktu yang dikomunikasikan,” bunyi surat yang dilayangkan anggota DPR kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

“Jika tidak, kami mendesak Anda untuk menepati janji Anda dan segera memprogram ulang dana yang ditahan,” kata mereka.

Sementara itu, Senator Partai Demokrat Chros Murphy mengatakan: "Mesir tampaknya tidak mungkin dan tidak mau memenuhi persyaratan sempit tentang sisa bantuan militer $130 juta pada tenggat waktu, sementara situasi hak asasi manusia secara lebih luas hanya memburuk selama beberapa bulan terakhir."

"Jika Mesir tidak memenuhi persyaratan secara penuh, pemerintah harus berdiri teguh dan menunjukkan kepada dunia bahwa tindakan kami sesuai dengan komitmen kami terhadap demokrasi dan hak asasi manusia," kata Murphy.



Pada bulan September, Blinken mengumumkan bahwa pemerintah akan melanjutkan dengan memberikan Mesir USD300 juta dalam pembiayaan militer asing tetapi akan menahan USD130 juta lagi sampai pemerintah Mesir secara tegas menangani kondisi terkait hak asasi manusia tertentu.

Tidak segera jelas apakah penjualan senjata hari Selasa menunjukkan bahwa Blinken telah memutuskan bahwa Mesir telah mengatasi masalah tersebut dengan memuaskan.

Pemerintah Mesir dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan tindakan keras besar-besaran terhadap perbedaan pendapat, memenjarakan ribuan orang, terutama kelompok Islam tetapi juga aktivis sekuler yang terlibat dalam pemberontakan Arab Spring 2011 yang menggulingkan diktator lama negara itu Hosni Mubarak.

Mesir memberlakukan keadaan darurat pada April 2017, menyusul pemboman gereja yang mematikan dan serangan terhadap orang-orang Kristen Koptik yang menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai banyak orang. Ini memungkinkan penangkapan tanpa surat perintah, penuntutan cepat terhadap tersangka dan pembentukan pengadilan khusus.



Keadaan darurat telah diperpanjang beberapa kali. Namun, Presiden Abdel Fattah el-Sisi mengumumkan pada bulan Oktober, ketika perpanjangan terakhir berakhir, bahwa pemerintahnya tidak akan lagi memperbaruinya.