China Larang Pelajarnya Sekolah di Australia

BEJING - China kembali mengeluarkan kebijakan anti Australia. Terbaru, China memperingatkan para pelajarnya untuk mempertimbangkan rencana belajar ke Australia.

Kementerian Pendidikan China memperingatkan bahwa ada beberapa kasus insiden rasial yang menargetkan orang Asia di Australia di tengah epidemi Covid-19 .

"Berbagai peristiwa diskriminatif terhadap orang-orang Asia terjadi di Australia selama wabah epidemi," kata Kementerian itu dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya seperti dikutip dari News.com.au, Selasa (9/6/2020).

Pihak Kementerian Pendidikan China mendesak para pelajarnya yang belajar di luar negeri untuk membuat penilaian risiko yang menyeluruh dan untuk berhati-hati ketika memilih Australia sebagai tujuan.

Peringatan ini dikeluarkan ditengah memanasnya hubungan kedua negara setelah Australia mengadvokasi penyelidikan terhadap pandemi Covid-19.

Sebelumnya China juga telah memblokir ekspor daging dari negeri kanguru dan mengeluarkan peringatan perjalanan ke Australia. (Baca: Tensi Memanas, China Larang Warganya ke Australia )

Australia telah menjadi salah satu negara yang mendorong penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi virus Corona dan respon terhadapnya. Namun Beijing membantah tindakannya terhadap impor daging sapi dan gandum Australia terkait dengan seruan itu. (Baca: Bukan Gertak Sambal, China Realisasikan Ancamannya pada Australia )

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah tunduk pada seruan dari sebagian besar negara anggotanya untuk meluncurkan penyelidikan independen tentang bagaimana ia mengelola respon internasional terhadap virus Corona baru, yang pertama kali ditemukan di China akhir tahun lalu. Evaluasi akan berhenti melihat masalah kontroversial seperti asal-usul virus. (Baca: WHO Setuju Lakukan Investigasi Covid-19 )

Beijing secara teratur menggunakan akses ke pasarnya yang besar untuk menghukum pemerintah dari Norwegia ke Kanada dalam perselisihan politik. Pejabat China secara rutin menolak untuk mengkonfirmasi gangguan perdagangan terkait dengan bentrokan politik tetapi menegaskan bahwa Beijing menginginkan konsesi.