Xi Jinping Janji Tak Tindas Negara Lain, tapi China Usik Indonesia di Natuna
Senin, 13 Desember 2021 - 12:33 WIB
loading...
Presiden Xi Jinping janji bahwa China tak tindas negara lain di Asia Tenggara. Namun, China baru-baru ini mengusik latihan militer dan pengeboran minyak Indonesia di Natuna. Foto/REUTERS
A
A
A
JAKARTA - China mengusik eksplorasi minyak dan gas Indonesia di Laut Natuna Utara dengan dalih itu adalah wilayahnya. Beijing juga melakukan hal yang sama terhadap Malaysia di perairannya di Laut China Selatan.
Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa China tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara.
Baca juga: Xi Jinping pada ASEAN: China Tak Cari Hegemoni untuk Ganggu Negara Lain
Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard China melakukan hal yang sebaliknya.
Kuala Lumpur telah memanggil utusan China dua kali tahun ini untuk memprotes "campur tangan" Beijing dengan upayanya untuk mensurvei perairan Malaysia untuk gas dan minyak.
Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim China. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut.
Lembaga think-tank Asian Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia.
Analis AMTI, Gregory Poling, mengatakan Beijing telah menjadi "semakin berani" selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spratly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan peluncuran untuk milisi nelayan, Coast Guard, dan Angkatan Laut-nya jauh ke Laut China Selatan bagian selatan.
Sekarang Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengunjungi negara-negara Asia Tenggara—termasuk akan ke Indonesia sesuai yang direncanakan—dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap “intimidasi” China dan membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin AS.
Laut China Selatan telah menjadi medan pertempuran karena China berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis.
Beijing mengeklaim 85 persen laut di bawah klaim peta kunonya "9 Dash Line" yang dibuat pada 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim China berdasarkan "kepemilikan historis" ditolak oleh pengadilan arbitrase internasional.
Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikeras tidak ada pengadilan selain pengadilan China yang memiliki yurisdiksi atas laut.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang China secara agresif.
Sikap Beijing itu bertolak belakang dengan janji Presiden Xi Jinping pada bulan lalu bahwa China tidak mencari hegemoni dan tidak akan menindas tetangganya di Asia Tenggara.
Baca juga: Xi Jinping pada ASEAN: China Tak Cari Hegemoni untuk Ganggu Negara Lain
Ketika kata-kata itu keluar dari bibir Xi Jinping, kapal Coast Guard China melakukan hal yang sebaliknya.
Kuala Lumpur telah memanggil utusan China dua kali tahun ini untuk memprotes "campur tangan" Beijing dengan upayanya untuk mensurvei perairan Malaysia untuk gas dan minyak.
Sedangkan terhadap Indonesia, Beijing juga memprotes dan meminta Jakarta untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas di dekat Kepulauan Natuna dengan alasan itu berada di dalam wilayah yang diklaim China. Beijing kemudian mengirim kapal survei yang ditemani oleh kapal Coast Guard dan Angkatan Laut.
Lembaga think-tank Asian Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang berbasis di Washington mengatakan kapal eksplorasi yang beroperasi di perairan Malaysia telah lama menjadi sasaran taktik pemaksaan semacam itu. Namun Beijing tahun ini mulai memperluas taktiknya ke perairan Indonesia.
Analis AMTI, Gregory Poling, mengatakan Beijing telah menjadi "semakin berani" selama setahun terakhir setelah menyelesaikan benteng pulau bersenjatanya di Kepulauan Spratly. Kepulauan itu bertindak sebagai landasan peluncuran untuk milisi nelayan, Coast Guard, dan Angkatan Laut-nya jauh ke Laut China Selatan bagian selatan.
Sekarang Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengunjungi negara-negara Asia Tenggara—termasuk akan ke Indonesia sesuai yang direncanakan—dalam upaya untuk menyatukan oposisi terhadap “intimidasi” China dan membahas perjanjian ekonomi Indo-Pasifik baru yang dipimpin AS.
Laut China Selatan telah menjadi medan pertempuran karena China berusaha mengamankan pusat perikanan, perdagangan, dan energi yang strategis.
Beijing mengeklaim 85 persen laut di bawah klaim peta kunonya "9 Dash Line" yang dibuat pada 1940-an. Upaya untuk membenarkan klaim China berdasarkan "kepemilikan historis" ditolak oleh pengadilan arbitrase internasional.
Beijing mengabaikan putusan pengadilan itu, bersikeras tidak ada pengadilan selain pengadilan China yang memiliki yurisdiksi atas laut.
Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan telah lama menuduh Beijing menggunakan kapal-kapal milisi nelayan paramiliter untuk menegakkan klaimnya atas sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Semua negara itu juga memiliki upaya untuk memanfaatkan cadangan minyak dan gas di perairan mereka yang ditentang China secara agresif.
Lihat Juga :
