Uni Afrika Desak Dunia Hapus Larangan Perjalanan karena Kekhawatiran Omicron

ADDIS ABABA - Uni Afrika , sebuah badan kontinental yang terdiri dari 55 negara, merilis sebuah pernyataan yang mendesak dunia untuk menghapus pembatasan perjalanan yang dikenakan pada beberapa anggotanya. Beberapa pekan terakhir, sejumlah negara memang langsung menerapkan larangan dan pembatasan penerbangan karena kekhawatiran penyebaran varian baru Omicron .

Seperti dikutip dari i24NEWS, Rabu (8/12/2021), Uni Afrika menentang larangan perjalanan "selektif" dan mengatakan pembatasan itu adalah hukuman bagi negara-negara Afrika karena membagikan data mereka tentang varian tersebut.



"Meskipun kasus omicron tersebar luas secara global, sebagian besar penutupan perbatasan hanya menargetkan penerbangan ke dan dari negara-negara di wilayah Afrika Selatan. Beberapa di antaranya tidak memiliki bukti varian Omicron dan jumlah kasus Covid 19 harian yang relatif rendah," sebut pernyataan pers Uni Afrika.

Selain itu, Uni Afrika juga mengatakan, pembatasan memiliki dampak negatif langsung dan signifikan di kawasan itu, karena merugikan ekonomi dan akses ke pasokan medis.

“Larangan perjalanan juga membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung ke cabang Covid dengan membatasi kapasitas para peneliti dan ilmuwan Afrika Selatan untuk mengakses reagen yang diperlukan untuk memantau penyebaran varian omicron,” lanjut pernyataan Uni Afrika.



Selain Uni Afrika, sejumlah tokoh dunia juga telah menyerukan penghapusan larangan perjalanan yang diberlakukan terhadap negara-negara di wilayah Afrika selatan. Salah satu yang mendesak penghapusan larangan perjalanan adalah Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Pekan lalu, Guterres mengecam pembatasan itu sebagai "apartheid perjalanan". Menurutnya, penutupan perbatasan tak hanya "sangat tidak adil dan menghukum," tetapi juga "tidak efektif."

“Saya sangat prihatin dengan isolasi negara-negara Afrika selatan karena pembatasan perjalanan #COVID19 yang baru. Orang-orang Afrika tidak dapat disalahkan atas rendahnya moralitas vaksinasi yang tersedia dan tidak boleh dihukum karena berbagi informasi kesehatan dengan dunia,” cuit Guterres dalam akun Twitternya.