6 Negara Afrika yang Mengusir Tentara Prancis

PARIS - Enam negara Afrika – Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Senegal, dan Pantai Gading – telah memutuskan hubungan militer dengan Prancis. Itu merupakan tonggak sejarah bagi Afrika untuk melepaskan diri dari jerat kolonialisme Prancis.

Prancis semakin tergeser dengan pengaruh Rusia dan China yang semakin kuat menanamkan kedigdayaannya di negara-negara Afrika.

6 Negara Afrika yang Mengusir Tentara Prancis

1. Mali

Melansir Al Jazeera, pada Agustus 2020, sekelompok tentara dari Angkatan Bersenjata Mali memberontak dan merebut kekuasaan dari pemerintah sipil di Bamako, dengan alasan ketidakmampuannya untuk menghentikan meningkatnya tingkat kekerasan.

Setelah Prancis mengecam kudeta tersebut, pemerintah militer memainkan narasi populis dan menyalahkan Prancis karena mencampuri pengambilan keputusan negara tersebut. Ratusan orang turun ke jalan, memuji militer dan menyerukan agar Prancis hengkang. Kudeta tersebut memicu serangkaian pengambilalihan di Burkina Faso, Niger, Guinea, dan Gabon.

Pada Juni 2021, Macron mengumumkan pasukan Prancis akan meninggalkan Sahel secara bertahap. Pada Desember 2023, penarikan pasukan tersebut tuntas. Mali sejak itu memperkuat hubungan dengan Rusia, dan tentara bayaran Rusia saat ini beroperasi di wilayah tersebut. Konflik terus berlanjut – lebih dari 5.000 orang tewas di seluruh Sahel pada paruh pertama tahun 2024, dan jutaan orang masih mengungsi, menurut pelacak konflik, ACLED.

2. Burkina Faso

Melansir Al Jazeera, Pemerintah militer saat ini merebut kekuasaan pada Januari 2022 atas dasar kebencian terhadap pemerintah sipil yang dianggap tidak berdaya melawan kelompok bersenjata, dan pemerintah Prancis diyakini mendukungnya.

Pada bulan Februari 2023, pemerintah militer memerintahkan pasukan Prancis untuk meninggalkan wilayah Burkinabe dalam waktu satu bulan. Sekitar 300 tentara Rusia diperkirakan telah tiba di negara tersebut pada bulan Januari 2024.

3. Niger

Ketika pemerintahan sipil jatuh di negara-negara tetangga, militer di sana juga melancarkan kudeta pada bulan Juli 2023, menggulingkan dan menahan Presiden Mohamed Bazoum.

Melansir Al Jazeera, banyak warga Niger yang mendukung militer dan menyerukan agar pasukan Prancis yang ditempatkan di Niamey pergi. Pada bulan Desember 2023, pemerintah militer mengusir tentara Prancis.

4. Senegal

Pada bulan November 2024, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengatakan bahwa Prancis "harus" menutup pangkalan militernya mulai tahun 2025 karena kehadiran militer Prancis tidak sejalan dengan kedaulatan Senegal.

Deklarasi tersebut muncul saat Senegal memperingati 80 tahun pembantaian era kolonial yang menyebabkan pasukan Prancis membunuh puluhan tentara Afrika Barat yang marah atas perlakuan yang mereka terima setelah bertempur untuk Paris dalam Perang Dunia II. Ada 350 tentara Prancis yang ditempatkan di negara tersebut.

5. Chad

Para pejabat, juga pada bulan November, mengumumkan bahwa Chad mengakhiri pakta militer dengan Prancis yang berlaku sejak tahun 1960-an. Negara tersebut merupakan mata rantai utama dalam kehadiran militer Prancis di Afrika dan pijakan terakhirnya di wilayah Sahel yang lebih luas.

Menteri Luar Negeri Abderaman Koulamallah menyebut Prancis sebagai "mitra penting" tetapi mengatakan bahwa "sekarang juga harus mempertimbangkan bahwa Chad telah tumbuh, matang, dan merupakan negara berdaulat yang sangat iri dengan kedaulatannya". Ada 1.000 tentara Prancis yang ditempatkan di negara tersebut.

6. Pantai Gading

Presiden Alassane Ouattara mengusir Pantai Gading dalam daftar negara-negara Afrika yang memutuskan hubungan militer dengan bekas negara kolonial yang pernah sangat berpengaruh itu, karena beberapa mantan sekutu Prancis juga meminta bantuan tentara bayaran Rusia untuk memerangi segerombolan kelompok bersenjata di wilayah tersebut.

Dalam beberapa hari pada bulan November, Chad dan Senegal mengusir pasukan Prancis, bergabung dengan beberapa negara Sahel yang sebelumnya telah melakukan hal yang sama, mulai tahun 2021.

Gelombang penolakan telah memaksa Prancis untuk merancang strategi militer baru untuk benua itu yang menurut para pejabat akan sejalan dengan "kebutuhan" negara-negara mitra. Penempatan sementara, alih-alih kehadiran militer permanen, dan lebih banyak fokus pada pelatihan pasukan lokal, adalah beberapa fitur dari kebijakan baru tersebut.