Rusuh Anti-China di Solomon, Dugaan Suap Beijing Picu Seteru Antarpulau

Mereka mengatakan kerusuhan telah dipicu oleh frustrasi ekonomi yang dipicu pandemi dan persaingan jangka panjang antara penduduk Malaita dan Guadalcanal, yang mendahului keputusan Beijing yang terkenal pada 2019.

Negara kepulauan berpenduduk sekitar 700.000 orang itu selama beberapa dekade dilanda ketegangan etnis dan politik.

Pada akhir 1990-an, militan Guadalkanal melancarkan serangan terhadap para pemukim, terutama yang menargetkan mereka yang berasal dari Malaita, dan selama lima tahun kerusuhan melanda negara itu.

Jadi, apa yang disebut "Ketegangan" hanya mereda dengan penyebaran misi penjaga perdamaian yang dipimpin Australia—bernama Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.

Dr Transform Aqorau, seorang ahli dalam hubungan pulau-pulau Pasifik, mengatakan Kepulauan Solomon sekarang "melayang ke kehancuran diri sendiri".

Dalam sebuah artikel untuk Blog Devpolicy, dia mengatakan bahwa penebang dan perusahaan pertambangan Malaysia, Filipina, dan China mengendalikan sumber daya dan proses politik.

“Orang-orang mungkin memilih anggota parlemen kami, tetapi perusahaan penebangan kayu, perusahaan pertambangan dan perusahaan milik Asia lainnya yang menanggung pembentukan pemerintah, memengaruhi pemilihan Perdana Menteri, dan menjaga menteri dan pendukung pemerintah di bawah kendali setelah pemilu,” tulisnya.

“Sebagai imbalannya, jika mereka menginginkan sesuatu, atau membutuhkan bantuan khusus, mereka langsung mendatangi para menteri dan bahkan Perdana Menteri.”

Dia mengatakan ini berarti bahwa rasa keterasingan, ketidakberdayaan dan pengabaian telah terbangun selama beberapa waktu.

“Ini adalah salah satu negara yang paling bergantung pada bantuan di dunia,” tulisnya. “Dukungan donor yang signifikan diberikan untuk sektor kesehatan dan pendidikannya. Namun, para menteri dan pejabat senior pemerintah memperlakukan rakyatnya dengan buruk, dan membiarkan mereka dieksploitasi oleh para penebang dan penambang.”