Rusuh Anti-China di Solomon, Dugaan Suap Beijing Picu Seteru Antarpulau

HONIARA - Kerusuhan anti- China melanda Kepulauan Solomon , di mana ratusan properti milik warga negara Tirai Bambu dihancurkan, dibakar, dan dijarah.

Para ahli percaya ketegangan yang berkobar dipicu oleh perseteruan antara pulau Malaita—pulau terpadat di negara itu—, dan Guadalcanal yang keduanya merupakan bagian dari Kepulauan Solomon.



Monica Verma, pakar hubungan internasional di South Asian University, mengatakan Guadalcanal adalah rumah bagi pemerintah negara yang diduga disuap oleh China untuk memutuskan hubungan dengan Taiwan. Malaita, sementara itu, menerima bantuan dari Amerika Serikat dan Taiwan.

Australia telah mengirim pasukan untuk memadamkan gelombang kemarahan yang meningkat di negara kepulauan Pasifik yang terpecah karena hubungannya dengan China.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pengerahan 73 personel Polisi Federal Australia dan 43 personel Pasukan Pertahanan Australia ke negara itu Kamis malam setelah permohonan putus asa dari Perdana Menteri negara itu, Manasseh Sogavare.

Kepulauan Solomon mengalami kekacauan selama dua hari, di mana kerusuhan dan penjarahan di ibu kota nasional, Honiara, dan pembakaran gedung-gedung publik dan toko-toko.

Media pemerintah China telah menyatakan keprihatinan mendalam tentang kerusuhan tersebut, dengan mengatakan distrik Chinatown atau Pecinan di Honiara telah menjadi target khusus para perusuh dan bahwa penduduk China di kota itu sekarang sangat ingin pergi.

Tan Jingquan, sekretaris Asosiasi China Kepulauan Solomon, mengatakan kepada Global Times bahwa lebih dari 100 toko milik warga negara China telah hancur, dan semuanya merasa cemas dan takut sekarang.



Verma menganalisis sentimen anti-China berperan dalam kerusuhan tersebut. “Orang Malaita marah karena mereka adalah provinsi termiskin, paling terbelakang,” kata Verma.

“Pemimpin mereka Daniel Suidani menganggap China sebagai kejahatan dan telah menolak campur tangan China di Malaita.”

Ketegangan telah membara di antara kedua pulau itu sejak pemerintah nasional tiba-tiba mengalihkan kesetiaan diplomatik dari Taiwan ke China pada 2019.

Perdana Menteri Provinsi Malaita, Suidani, mengecam langkah tersebut dengan mengatakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah ditawari suap untuk mendukung peralihan tersebut. Tuduhan itu, tentu saja, dibantah oleh Sogavare.

Retorika Suidani menjadi semakin anti-China sejak itu, dengan mengatakan Malaita tidak akan pernah terlibat dengan Beijing dan menghentikan izin bisnis yang dimiliki oleh etnis China.

Dia juga telah mempertahankan kontak dengan pihak berwenang Taiwan. Akibatnya provinsi terus menerima bantuan besar dari Taipei dan Washington.

Suidani menuduh Sogavare berada di kantong Beijing, menuduh dia telah meningkatkan kepentingan orang asing di atas orang-orang Kepulauan Solomon.

“Masyarakat tidak buta akan hal ini dan tidak mau ditipu lagi,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Sabtu (27/11/2021).

Ketegangan meningkat lagi pada Mei ketika Suidani mencari perawatan medis di Taiwan, sebuah perjalanan yang menurut pemerintah "tidak sah".

Para ahli juga mengatakan ledakan ketegangan minggu ini bukan hanya tentang hubungan dengan China dan telah terjadi selama beberapa waktu.

Mereka mengatakan kerusuhan telah dipicu oleh frustrasi ekonomi yang dipicu pandemi dan persaingan jangka panjang antara penduduk Malaita dan Guadalcanal, yang mendahului keputusan Beijing yang terkenal pada 2019.

Negara kepulauan berpenduduk sekitar 700.000 orang itu selama beberapa dekade dilanda ketegangan etnis dan politik.

Pada akhir 1990-an, militan Guadalkanal melancarkan serangan terhadap para pemukim, terutama yang menargetkan mereka yang berasal dari Malaita, dan selama lima tahun kerusuhan melanda negara itu.

Jadi, apa yang disebut "Ketegangan" hanya mereda dengan penyebaran misi penjaga perdamaian yang dipimpin Australia—bernama Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.

Dr Transform Aqorau, seorang ahli dalam hubungan pulau-pulau Pasifik, mengatakan Kepulauan Solomon sekarang "melayang ke kehancuran diri sendiri".

Dalam sebuah artikel untuk Blog Devpolicy, dia mengatakan bahwa penebang dan perusahaan pertambangan Malaysia, Filipina, dan China mengendalikan sumber daya dan proses politik.

“Orang-orang mungkin memilih anggota parlemen kami, tetapi perusahaan penebangan kayu, perusahaan pertambangan dan perusahaan milik Asia lainnya yang menanggung pembentukan pemerintah, memengaruhi pemilihan Perdana Menteri, dan menjaga menteri dan pendukung pemerintah di bawah kendali setelah pemilu,” tulisnya.

“Sebagai imbalannya, jika mereka menginginkan sesuatu, atau membutuhkan bantuan khusus, mereka langsung mendatangi para menteri dan bahkan Perdana Menteri.”

Dia mengatakan ini berarti bahwa rasa keterasingan, ketidakberdayaan dan pengabaian telah terbangun selama beberapa waktu.

“Ini adalah salah satu negara yang paling bergantung pada bantuan di dunia,” tulisnya. “Dukungan donor yang signifikan diberikan untuk sektor kesehatan dan pendidikannya. Namun, para menteri dan pejabat senior pemerintah memperlakukan rakyatnya dengan buruk, dan membiarkan mereka dieksploitasi oleh para penebang dan penambang.”

Mihai Sora, seorang ahli Pasifik di Lowy Institute Australia, mengatakan gejolak di China dan dampak pandemi menambah bahan bakar lebih lanjut pada ketegangan.

"Tindakan kekuatan besar ini—sementara mereka menjilat aktor politik individu—memiliki efek destabilisasi pada negara yang sudah rapuh dan rentan," katanya kepada AFP.

“Maka tentu konteks kontemporer adalah salah satu kesulitan ekonomi yang berkepanjangan karena pembatasan COVID, keadaan darurat COVID."

“Dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID hanya menambah tekanan yang dihadapi negara berkembang mana pun sebelum pandemi melanda," ujarnya.