Inggris Undang ASEAN Hadiri Pertemuan G-7, Redam Kritik Kapal Selam Nuklir Australia

LONDON - Undangan dari Inggris muncul bersamaan dengan hari saat Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin ASEAN mengumumkan pembentukan Kemitraan Strategis Komprehensif China-ASEAN.

Beijing telah meningkatkan keterlibatannya dengan Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak pengumuman perjanjian trilateral Australia-Inggris-Amerika Serikat (AS) yang dijuluki AUKUS.

Inggris telah mengundang 10 negara ASEAN untuk menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) G7 di Liverpool dari 10 hingga 12 Desember.



Pemerintah Inggris telah menyebut keputusan mengundang negara-negara ASEAN ini untuk pertama kalinya sebagai "tanda meningkatnya perhatian Inggris di Indo-Pasifik ".



"Saya akan menjamu teman-teman dan mitra kami untuk membahas bagaimana kami membangun hubungan ekonomi, teknologi, dan keamanan yang lebih dekat secara global dan mewujudkannya untuk rakyat Inggris," papar Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss pada Senin (22/11/2021).



Selain anggota ASEAN, Menlu Truss juga akan menyambut rekan-rekannya dari AS, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa (UE).

Pengumuman tersebut muncul di tengah kritik luas terhadap AUKUS oleh negara-negara ASEAN, terutama Malaysia dan Indonesia.

Mengomentari AUKUS pada Sabtu, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berpendapat, seperti dilansir Sputnik bahwa, "Posisi kami adalah bahwa tentu saja Asia Tenggara harus tetap bebas nuklir, dan ketakutannya adalah bahwa ini akan memicu perlombaan senjata, ini akan memicu lebih banyak negara mencari kapal selam nuklir, dan kita sekarang tahu bahwa teknologinya ada di sana."

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein telah menyarankan blok ASEAN tetap bersatu meskipun poros kekuatan global di kawasan ini, menyebabkan ketegangan.

"Kekhawatiran saya dengan perkembangan AUKUS, dan kadang-kadang retorika, kadang-kadang mungkin meningkatkan ketegangan, mungkin mengurangi dialog mengenai dua negara adidaya di wilayah kita, karena itu tidak boleh mengarah pada insiden yang tidak terduga, tidak diinginkan dan tidak disengaja di Laut China Selatan," ujar Hishammuddin Hussein.

Hishammuddin Hussein mengingatkan kekuatan regional dan global tentang awal Perang Dunia Pertama, yang juga kebetulan.

Gedung Putih mengumumkan pada Jumat bahwa ketiga negara telah mencapai kesepakatan tentang transfer "informasi propulsi nuklir angkatan laut" kepada militer Australia sebagai bagian dari kesepakatan AUKUS pada 15 September.

Tanpa mengacu pada AUKUS, Presiden China Xi Jinping pada 11 November memperingatkan agar tidak kembalinya ketegangan Perang Dingin di Asia-Pasifik.

Kurt Campbell, koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik yang duduk di samping Presiden Joe Biden selama pertemuan virtual dengan Xi, mengatakan bahwa, "Presiden Xi menjelaskan dengan sangat jelas bahwa sejumlah hal yang dilakukan Amerika Serikat menyebabkan China mulas."

Undangan pertama untuk ASEAN di G-7 juga terjadi pada hari ketika China meningkatkan hubungan dengan ASEAN dengan mengumumkan keputusannya mengimpor produk pertanian senilai USD150 miliar selama lima tahun ke depan.

China juga menawarkan bantuan keuangan tambahan untuk pemulihan ekonomi ASEAN serta menyediakan teknologi canggih.

"China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan itu dan sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan minimal, menggertak yang kecil," papar Xi saat menghadiri dan memimpin KTT khusus memperingati peringatan 30 tahun hubungan dialog ASEAN-China pada Senin.

Sejak pertengahan September saat AUKUS diumumkan, China telah mengambil beberapa langkah, termasuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan negara-negara Asia Tenggara.

Blok 10 negara, ASEAN, memiliki populasi gabungan 661,5 juta jiwa dan PDB gabungan sekitar USD3 triliun.

ASEAN yang terdiri atas Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam juga memainkan peran penting dalam merundingkan perjanjian RCEP untuk menciptakan salah satu blok perdagangan bebas terbesar di dunia.