Utusan PBB Serukan Pemimpin Junta Myanmar Mundur

Sebelum kudeta, 1 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sejak Februari jumlah itu meroket menjadi 3 juta. Layanan kesehatan dan perbankan runtuh dan pengangguran meningkat.

Secara terpisah, pakar independen PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan kepada komite PBB yang sama bahwa bencana lain sudah dekat.

“Saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa junta sedang memindahkan puluhan ribu tentara dan persenjataan berat ke wilayah barat laut negara itu, seolah-olah bersiap untuk menyerang pasukan pertahanan lokal ini,” kata Andrews.



Dia mengatakan layanan internet telah terputus ke daerah tersebut dan militer menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan dalam serangan 2016 dan 2017 terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine.

“Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini bersiap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi,” kata pelapor khusus PBB itu.

Dia mengatakan bahwa sejak kudeta Februari, militer Myanmar telah terlibat dalam dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dia juga mengkritik pasukan oposisi karena apa yang dia katakan sebagai bukti pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan dan tanpa pandang bulu terhadap non-kombatan.

Andrews mendesak masyarakat internasional untuk menolak uang, senjata dan pengakuan Tatmadaw, sambil terus mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat.

Sementara itu Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, mengatakan orang-orang tidak ingin menggunakan kekerasan tetapi harus membela diri, karena Tatmadaw meneror orang agar tunduk. Dia mengatakan rakyat Myanmar tidak ingin hidup kembali di bawah kediktatoran.

“Di mata rakyat Myanmar, militer lebih seperti kekuatan pendudukan, bukan pelindung rakyat seperti yang seharusnya,” katanya.