Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Utusan PBB Serukan Pemimpin Junta Myanmar Mundur
loading...
Utusan khusus PBB menyerukan agar pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, untuk mundur. Foto/Asia Times
A
A
A
NEW YORK - Utusan khusus PBB untuk Myanmar menyerukan agar pemimpin militer negara itu mundur dan mengembalikan kekuasaan yang direbut dalam kudeta 1 Februari kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis.
“Saya tidak melihat masa depan yang stabil atau layak bagi Myanmar di bawah kepemimpinan panglima tertinggi dan Tatmadaw,” kata Christine Schraner Burgener kepada komite Majelis Umum PBB yang menangani masalah hak asasi manusia.
“Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli dengan masa depan negaranya, dia harus mundur dan menyerahkan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintah sipil sesuai dengan kehendak rakyat,” tambahnya seperti dikutip dari VOA, Minggu (24/10/2021).
Tatmadaw adalah sebutan untuk militer Myanmar.
Burgener mengajukan banding dalam briefing terakhirnya di PBB. Dia akan mengundurkan diri pada 31 Oktober, setelah 3,5 tahun menjabat.
Dia telah menghabiskan sembilan bulan terakhir berurusan dengan dampak dari kudeta militer, yang telah menjerumuskan Myanmar dalam kekacauan dan kekerasan. Lebih dari 1.100 warga sipil tewas, ribuan dipenjara dan lebih dari 250.000 mengungsi.
Tatmadaw mengklaim telah terjadi penipuan yang meluas dalam pemilihan umum pada November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pejabat tinggi NLD lainnya dan mulai menindak demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.
Militer telah mengabaikan tekanan internasional untuk membalikkan situasi, dan kondisinya terus memburuk. Kekerasan telah menyebar ke seluruh negeri, dan Pemerintah Persatuan Nasional NLD telah membentuk Angkatan Pertahanan Rakyatnya sendiri.
“Myanmar dengan cepat bergerak menuju jurang maut, dan pengorbanan apa pun yang diperlukan dari kita sekarang untuk menariknya ke arah yang berbeda akan menjadi harga yang kecil sehubungan dengan tantangan monumental yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” kata utusan khusus PBB.
“Saya tidak melihat masa depan yang stabil atau layak bagi Myanmar di bawah kepemimpinan panglima tertinggi dan Tatmadaw,” kata Christine Schraner Burgener kepada komite Majelis Umum PBB yang menangani masalah hak asasi manusia.
“Jika Jenderal Senior Min Aung Hlaing benar-benar peduli dengan masa depan negaranya, dia harus mundur dan menyerahkan kekuasaan Tatmadaw kepada pemerintah sipil sesuai dengan kehendak rakyat,” tambahnya seperti dikutip dari VOA, Minggu (24/10/2021).
Tatmadaw adalah sebutan untuk militer Myanmar.
Burgener mengajukan banding dalam briefing terakhirnya di PBB. Dia akan mengundurkan diri pada 31 Oktober, setelah 3,5 tahun menjabat.
Dia telah menghabiskan sembilan bulan terakhir berurusan dengan dampak dari kudeta militer, yang telah menjerumuskan Myanmar dalam kekacauan dan kekerasan. Lebih dari 1.100 warga sipil tewas, ribuan dipenjara dan lebih dari 250.000 mengungsi.
Tatmadaw mengklaim telah terjadi penipuan yang meluas dalam pemilihan umum pada November 2020, yang dimenangkan secara telak oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi. Militer kemudian menahan Suu Kyi, Presiden Win Myint dan pejabat tinggi NLD lainnya dan mulai menindak demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.
Militer telah mengabaikan tekanan internasional untuk membalikkan situasi, dan kondisinya terus memburuk. Kekerasan telah menyebar ke seluruh negeri, dan Pemerintah Persatuan Nasional NLD telah membentuk Angkatan Pertahanan Rakyatnya sendiri.
“Myanmar dengan cepat bergerak menuju jurang maut, dan pengorbanan apa pun yang diperlukan dari kita sekarang untuk menariknya ke arah yang berbeda akan menjadi harga yang kecil sehubungan dengan tantangan monumental yang akan kita hadapi beberapa tahun ke depan,” kata utusan khusus PBB.
Explore More