IAEA Selidiki Keamanan dan Legalitas Kesepakatan Kapal Selam Nuklir Australia
Kamis, 21 Oktober 2021 - 10:08 WIB
loading...
Kapal selam tenaga nuklir milik Angkatan Laut AS berlabuh di dok kering pada 15 Maret 2012. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) membentuk tim untuk menyelidiki kesepakatan kapal selam nuklir AUKUS. Pengawas nuklir PBB itu memperingatkan pakta antara Amerika Serikat (AS), Inggris dan Australia meningkatkan kekhawatiran terjadinya perlombaan senjata.
Selama kunjungan ke Washington, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan tim khusus inspektur perlindungan yang sangat berpengalaman dan ahli hukum akan mempelajari implikasi keselamatan dan hukum dari kesepakatan kontroversial yang diumumkan bulan lalu.
Sesuai AUKUS, AS dan Inggris akan membantu Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir. Kesepakatan itu juga akan fokus pada kemampuan militer dan dunia maya serta teknologi bawah laut lainnya.
Baca juga: Lawan Media Liberal, Trump Luncurkan Media Sosial Baru TRUTH Social
Pakta tersebut dipandang sebagai upaya melawan China yang mengkritik AUKUS sebagai “serius (merusak) perdamaian regional dan (mengintensifkan) perlombaan senjata.”
Baca juga: Biden Mengaku Khawatir dengan Kemampuan Rudal Hipersonik China
Grossi mengatakan “perjanjian khusus” dengan IAEA perlu dibuat untuk memastikan bahan dan teknologi yang diterima Australia “di bawah perlindungan”.
Baca juga: Filipina Marah Kapal Patrolinya Ditantang Kapal Beijing di Laut China Selatan
Meski demikian, prosedur yang tepat di mana IAEA dapat memastikan bahan bakar nuklir tidak dialihkan ke manufaktur senjata nuklir masih belum jelas.
Kesepakatan itu juga dilaporkan pertama kalinya satu negara non-nuklir memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.
AUKUS mengambil keuntungan dari “pengecualian langka” yang jelas dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968 yang memungkinkan bahan fisil dikeluarkan dari pengamanan IAEA untuk tujuan tersebut.
Australia adalah bagian NPT yang mengakui lima negara pemilik senjata nuklir: AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. India, yang bukan penandatangan NPT, juga memiliki kapal selam nuklir.
Bulan lalu, Grossi mengatakan kepada Reuters bahwa proses tersebut akan melibatkan “negosiasi teknis yang sangat kompleks” dengan tiga negara AUKUS untuk memastikan “tidak akan ada pelemahan rezim non-proliferasi nuklir.”
Pada Selasa, Grossi mengulangi bahwa, “Itu akan menjadi proses yang sangat, sangat menuntut."
Menurut dia, IAEA harus "melakukan apa yang ada dan melewati Ts" mengenai kesepakatan itu. Dia menjelaskan, “Itu belum pernah dilakukan sebelumnya."
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dibuat "sepenuhnya menyadari implikasi (proliferasi)."
Dia mencatat bahwa "keterlibatan formal" diharapkan "segera".
Grossi menambahkan, bagaimanapun, bahwa kemungkinan "tidak dapat dikecualikan" bahwa negara-negara lain dapat menggunakan contoh AUKUS untuk mencari armada kapal selam nuklir mereka sendiri.
“Baik Kanada dan Korea Selatan telah mengeksplorasi pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, yang lebih tenang dan dapat melakukan operasi bawah air lebih lama daripada kapal konvensional,” ungkap laporan Guardian.
Guardian melaporkan Brasil juga memiliki program kapal selam nuklir yang sedang berlangsung.
Pada 2018, Grossi mengatakan, pemerintah Iran telah memberi tahu IAEA tentang niatnya memulai program propulsi nuklir angkatan laut.
Dia mecatat dalam satu surat kepada badan tersebut bahwa tidak ada fasilitas nuklir yang akan terlibat selama lima tahun pertama proyek tersebut.
Selama pertemuan Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, para pejabat Iran dilaporkan mengutip kesepakatan AUKUS sebagai preseden untuk membawa rencana kapal selam negara itu melangkah ke depan.
Pekan lalu, Moskow bergabung dengan Beijing dalam mengecam pakta AUKUS. China menyatakan langkah itu telah menempatkan Barat pada jalur tabrakan dengan China dan mungkin menyebabkan eskalasi tajam dalam ketegangan internasional.
Direktur Departemen Asia Ketiga dari Kementerian Luar Negeri Rusia Nikolay Nozdrev mengatakan kepada RIA Novosti pada Jumat bahwa, “Kemitraan tersebut telah menimbulkan keprihatinan serius tentang risiko nyata dari melepaskan perlombaan senjata… rezim proliferasi.”
Selama kunjungan ke Washington, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan tim khusus inspektur perlindungan yang sangat berpengalaman dan ahli hukum akan mempelajari implikasi keselamatan dan hukum dari kesepakatan kontroversial yang diumumkan bulan lalu.
Sesuai AUKUS, AS dan Inggris akan membantu Australia membangun armada kapal selam bertenaga nuklir. Kesepakatan itu juga akan fokus pada kemampuan militer dan dunia maya serta teknologi bawah laut lainnya.
Baca juga: Lawan Media Liberal, Trump Luncurkan Media Sosial Baru TRUTH Social
Pakta tersebut dipandang sebagai upaya melawan China yang mengkritik AUKUS sebagai “serius (merusak) perdamaian regional dan (mengintensifkan) perlombaan senjata.”
Baca juga: Biden Mengaku Khawatir dengan Kemampuan Rudal Hipersonik China
Grossi mengatakan “perjanjian khusus” dengan IAEA perlu dibuat untuk memastikan bahan dan teknologi yang diterima Australia “di bawah perlindungan”.
Baca juga: Filipina Marah Kapal Patrolinya Ditantang Kapal Beijing di Laut China Selatan
Meski demikian, prosedur yang tepat di mana IAEA dapat memastikan bahan bakar nuklir tidak dialihkan ke manufaktur senjata nuklir masih belum jelas.
Kesepakatan itu juga dilaporkan pertama kalinya satu negara non-nuklir memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.
AUKUS mengambil keuntungan dari “pengecualian langka” yang jelas dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968 yang memungkinkan bahan fisil dikeluarkan dari pengamanan IAEA untuk tujuan tersebut.
Australia adalah bagian NPT yang mengakui lima negara pemilik senjata nuklir: AS, Rusia, China, Prancis, dan Inggris. India, yang bukan penandatangan NPT, juga memiliki kapal selam nuklir.
Bulan lalu, Grossi mengatakan kepada Reuters bahwa proses tersebut akan melibatkan “negosiasi teknis yang sangat kompleks” dengan tiga negara AUKUS untuk memastikan “tidak akan ada pelemahan rezim non-proliferasi nuklir.”
Pada Selasa, Grossi mengulangi bahwa, “Itu akan menjadi proses yang sangat, sangat menuntut."
Menurut dia, IAEA harus "melakukan apa yang ada dan melewati Ts" mengenai kesepakatan itu. Dia menjelaskan, “Itu belum pernah dilakukan sebelumnya."
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken dibuat "sepenuhnya menyadari implikasi (proliferasi)."
Dia mencatat bahwa "keterlibatan formal" diharapkan "segera".
Grossi menambahkan, bagaimanapun, bahwa kemungkinan "tidak dapat dikecualikan" bahwa negara-negara lain dapat menggunakan contoh AUKUS untuk mencari armada kapal selam nuklir mereka sendiri.
“Baik Kanada dan Korea Selatan telah mengeksplorasi pembangunan kapal selam bertenaga nuklir, yang lebih tenang dan dapat melakukan operasi bawah air lebih lama daripada kapal konvensional,” ungkap laporan Guardian.
Guardian melaporkan Brasil juga memiliki program kapal selam nuklir yang sedang berlangsung.
Pada 2018, Grossi mengatakan, pemerintah Iran telah memberi tahu IAEA tentang niatnya memulai program propulsi nuklir angkatan laut.
Dia mecatat dalam satu surat kepada badan tersebut bahwa tidak ada fasilitas nuklir yang akan terlibat selama lima tahun pertama proyek tersebut.
Selama pertemuan Majelis Umum PBB di New York bulan lalu, para pejabat Iran dilaporkan mengutip kesepakatan AUKUS sebagai preseden untuk membawa rencana kapal selam negara itu melangkah ke depan.
Pekan lalu, Moskow bergabung dengan Beijing dalam mengecam pakta AUKUS. China menyatakan langkah itu telah menempatkan Barat pada jalur tabrakan dengan China dan mungkin menyebabkan eskalasi tajam dalam ketegangan internasional.
Direktur Departemen Asia Ketiga dari Kementerian Luar Negeri Rusia Nikolay Nozdrev mengatakan kepada RIA Novosti pada Jumat bahwa, “Kemitraan tersebut telah menimbulkan keprihatinan serius tentang risiko nyata dari melepaskan perlombaan senjata… rezim proliferasi.”
(sya)
Lihat Juga :
