Keuskupan Agung Katolik AS akan Bayar Rp7 Triliun pada Para Korban Pelecehan Seksual Anak
Selasa, 30 Juni 2026 - 21:05 WIB
loading...
Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah setuju membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Foto/X/ArchCordileone
A
A
A
WASHINGTON - Keuskupan Agung Katolik San Francisco pada prinsipnya telah menyetujui membayar USD395 juta (Rp7 triliun) untuk menyelesaikan lebih dari 500 gugatan pelecehan seksual anak. Langkah ini menandai pembayaran besar lainnya oleh Gereja Katolik AS atas klaim pelecehan yang meluas dalam beberapa tahun terakhir.
Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.
Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.
Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”
Perjanjian yang diusulkan yang diumumkan pada hari Senin (29/6/2026) terkait dengan kasus kebangkrutan Bab 11 keuskupan agung dan akan menyelesaikan semua gugatan yang diajukan terhadapnya berdasarkan Rancangan Undang-Undang Majelis California 218, undang-undang tahun 2019 yang untuk sementara menghidupkan kembali klaim perdata yang telah berlangsung selama beberapa dekade yang seharusnya telah dilarang oleh undang-undang pembatasan waktu.
Sebagai bagian dari penyelesaian, Uskup Agung Salvatore J. Cordileone akan diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada setiap korban, menurut pengacara penggugat.
Keuskupan agung juga harus menerapkan serangkaian reformasi perlindungan anak dan transparansi, termasuk memelihara dan menerbitkan daftar pastor yang dituduh melakukan pelecehan dan melarang perjanjian kerahasiaan yang membungkam para korban.
Dalam suratnya kepada umat, Cordileone mengatakan “tidak ada penyelesaian finansial yang dapat menghapus warisan menyakitkan” dari pelecehan di masa lalu. Namun dia berpendapat proposal tersebut menawarkan “jalan menuju kompensasi yang adil bagi para penyintas yang telah menanggung beban pelecehan ini seumur hidup.”
Lihat Juga :
